Thailand dan YouTube Belum Akur?

Bangkok - Thailand mengaku sedang dalam proses meminta surat pengadilan agar bisa memerintahkan YouTube untuk memblokir video klip yang dianggap menghina pemerintahan Negeri Siam itu. Video yang dimaksud menuding seorang pejabat Thailand mendalangi kudeta September 2006. Video klip itu terdiri atas dua bagian, dengan judul "The Crisis of Siam", masing-masing berdurasi 10:42 menit dan 6:06 menit. Klip itu menuding mantan Perdana Menteri Prem Tinsulanonda adalah dalang kudeta tak berdarah tersebut, bukan para Jenderal."Dalam beberapa hari ke depan, kami akan meminta pengadilan memerintahkan penutupan link tersebut karena telah menyesatkan publik dan mengancam stabilitas nasional," ujar Yanaphon Youngyuen, kepala unit kriminalitas internet kementerian hukum. "Sembari menunggu perintah pengadilan, kami meminta provider internet memblokir link ini," katanya.Tudingan untuk melawan Prem, sekarang Kepala Dewan Umum, telah dibuat oleh pendukung Perdana Menteri terguling Thaksin Shinawatra selama demonstrasi. Tudingan ini disangkal berulangkali oleh pemerintah resmi.Seperti dikutip detikINET dari Reuters, Kamis(21/9/2007), juru bicara Prem, Laksamana Madya Prajun Tampratheep mengatakan Pa telah menghadapi tuduhan serupa beberapa kali. Dalam ketegangan yang sempat terjadi di awal 2007 ini, YouTube diblokir oleh Thailand karena di dalamnya terpajang video yang menghina Raja Bhumibol Adulyadej. Blokir total itu akhirnya dicabut setelah YouTube bersedia memblokir akses video yang menghina tersebut dari pengguna di Thailand. Permintaan yang sedang diupayakan oleh pemerintahan Thailand akan menambah daftar video yang telah diblokir oleh YouTube tersebut. Belum ada kepastian apakah YouTube akan memenuhi permintaan terbaru ini. Jika tidak dipenuhi, bukan tak mungkin ketegangan antara kedu apihak akan terjadi lagi. (wsh/wsh)