PNS 'Bermutu', Kendala Open Source di Jogja

Yogyakarta - Penerapan Open Source di Daerah Istimewa Yogyakarta terkendala oleh sumber daya manusia pegawai negeri sipil (PNS) yang 'bermutu'. Demikian dikatakan Ir. Surat Djumadal Kepala Bidang Layanan Teknologi Informasi, Badan Informasi Daerah, Propinsi DI Yogyakarta. 'Bermutu' di sini bukan berarti memiliki kualitas, tapi akronim dari berumur tua. "Kebanyakan PNS kami, terutama yang berumur tua alias bermutu, sebenarnya tidak familiar dengan teknologi informasi (TI). Apalagi dengan yang namanya Open Source," sebutnya saat berbicara di Seminar Sosialisasi Jogja Goes Open Source, di University Center, Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (4/9/2007). Sesuai rekomendasi Gubernur, Yogyakarta ingin mendayagunakan SDM-nya dengan menjadi Cyber Province dan mewujudkan Digital Government Services. Namun, kendalanya pada pemerintah DIY adalah cara agar PNS dapat menerapkan TI dengan baik. "Banyak kekhawatiran kami. Misalnya, kami takut kalau menginstal Open Source misalnya nanti data-data akan hilang. Untuk soal e-mail dan chatting saja teman-teman masih kerepotan. Apalagi untuk penerapan OS yang sama sekai sebagian besar dari kami belum mengenalnya," ujar Surat. Lebih lanjut, Surat mengatakan, saat ini lingkungan pemerintah DIY masih berada di simpang jalan antara proprietary dan Open Source. Untuk level komputer desktop diakuinya masih menggunakan Windows, namun untuk server sudah menggunakan Open Source yang lebih murah. "Makanya, kami ingin teman-teman dari kalangan swasta atau perguruan tinggi untuk membantu penerapan Open Source ini di kalangan pemerintahan atau masyarakat. Pernah ada rombongan dari Sister Province Kyoto, justru menertawakan mengapa pemerintah yang menyosialisaikan keberadaan open SOurce, sebenarnya itu urusan swasta," Surat bertutur lagi. Seminar Sehari Jogja Goes Open Source tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Kota DI Yogyakarta, Kementerian Ristek, Combine, Air Putih, dan Hivos. (wsh/wsh)