Warganet Ramai Suarakan Dukungan Demo Besar di Pati

Jakarta -

Dukungan terhadap aksi demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terus mengalir di media sosial. Tagar #Pati hingga #PatiMembara ramai digaungkan warganet sebagai bentuk solidaritas atas protes warga terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% yang dikeluarkan Bupati Pati, Sudewo.

Meski kebijakan tersebut sudah dibatalkan, amarah warga belum mereda. Mereka tetap menuntut Sudewo mundur dari jabatannya, menilai gaya kepemimpinannya arogan dan minim empati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pun mengumumkan rencana demo besar pada 13 Agustus 2025, dengan estimasi massa mencapai puluhan ribu orang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Revolusi dimulai dari Pati

Aksi 13 Agustus 2025 diprediksi menjadi demonstrasi terbesar dalam sejarah Pati, dengan massa diperkirakan mencapai 50.000 orang. Warga menegaskan bahwa demo akan dilakukan secara damai, tanpa tindakan anarkis.

Di media sosial ramai dukungan dengan beragam bentuk ekspresi kreatif. Salah satunya "Revolusi dimulai dari Pati" yang menyerukan keadilan dan kepemimpinan yang lebih berpihak kepada rakyat.

"Revolusi dimulai dari Pati! Kami bukan hanya menolak pajak, tapi menuntut pemimpin yang mendengar rakyat," tulis akun @neVerAl0nely__ di X.

"Revolusi berawal dari Pati. Rakyat Pati VS Bupati Pati. Hal ini menjadi bukti bahwa jika Rakyat Kompak Bersatu, maka Pemimpin Dzolim akan runtuh, kebijakan dzolim akan musnah. Tunjukan kedaulatan ada di tangan Rakyat. Selamat berjuang Rakyat Pati pada Rabu, 13 Agustus 2025," tulis @Nurulygkaukenal.

"Dari pati kita belajar arti sebenar benarnya dari UUD 1956 pasal 1 ayat 2 : Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar," @anugrahrizky_1.

[Gambas:Twitter]

Latar Belakang Aksi

Penampakan donasi untuk Masyarakat Pati Bersatu menggunung di depan kantor Bupati Pati, Sabtu (9/8/2025).

Demo di Pati Foto: Dian Utoro Aji/detikJateng

Kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250% diumumkan Sudewo usai rapat intensifikasi pajak pada Mei 2025. Menurutnya, kenaikan ini diperlukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang stagnan di angka Rp29 miliar selama 14 tahun, guna mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, warga menilai kenaikan ini tidak manusiawi, terutama di tengah kesulitan ekonomi pasca pandemi. Petani, pelaku UMKM, hingga pensiunan PNS menyuarakan kekecewaan mereka.

Reaksi keras muncul di media sosial, dengan postingan sindiran, meme, dan video protes membanjiri platform seperti TikTok dan Instagram. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu bahkan mendirikan posko donasi di Alun-alun Pati untuk mendukung aksi demonstrasi.

Namun, ketegangan meningkat saat Satpol PP menyita logistik donasi pada 5 Agustus 2025, yang dianggap warga sebagai upaya pembungkaman aspirasi. Insiden ini memicu kericuhan, dengan warga mendatangi kantor Satpol PP menuntut pengembalian barang.

Puncak kemarahan warga dipicu oleh pernyataan Sudewo yang dianggap arogan. Dalam video yang viral di TikTok (@chanlinaaa00), Sudewo menantang warga Pati yang menolak kebijakan untuk mengerahkan 50.000 demonstran. "Jangankan 5.000 orang, 50.000 orang pun silakan dikerahkan, saya tidak akan gentar," ujarnya. Pernyataan ini memicu persepsi bahwa Sudewo tidak mendengarkan aspirasi rakyat, memperkeruh situasi, dan memicu tagar #PatiMencekik di media sosial.

Meski Sudewo kemudian meminta maaf dan mengklarifikasi bahwa ia tidak bermaksud menantang warga, warganet tetap mengkritik gaya komunikasinya yang dinilai kurang empatik. "Mosok yo saya menantang rakyat saya?" ujarnya dalam klarifikasi di akun X @jateng_twit. Namun, klarifikasi ini tidak meredam amarah warga, yang tetap menuntut pembatalan kebijakan dan pengunduran dirinya.

Menanggapi tekanan publik, Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan PBB-P2 dan menjanjikan pengembalian dana bagi warga yang telah membayar dengan tarif baru. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, juga memerintahkan evaluasi kebijakan tersebut, menegaskan bahwa kenaikan pajak harus sesuai kemampuan warga dan didahului sosialisasi.

Namun, pembatalan ini tidak cukup meredam kemarahan. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, dipimpin koordinator Supriyono, bersikeras menggelar demo pada 13 Agustus 2025, menuntut Sudewo mundur karena dianggap minim pengalaman kepemimpinan dan arogan. Spanduk-spanduk berisi desakan pelengseran Sudewo bermunculan.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan aksi demonstrasi tetap digelar dengan target utama menuntut Sudewo mundur. Koordinator aksi, Teguh Istiyanto, menyatakan ketidakpercayaan terhadap pernyataan Sudewo yang dianggap penuh kebohongan. "Kami tidak percaya omongannya. Dia bilang 14 tahun tidak ada kenaikan pajak, padahal tahun 2022 sudah naik 20 persen," ujar Teguh dikutip deri detiknews. Selain itu, warga menilai sikap Sudewo arogan dan tidak peka terhadap kondisi rakyat.