.webp)
Pemerintah hendak mengubah skema subsidi layanan KRL Jabodetabek berbasis NIK. Rencana tersebut mengundang protes dari masyarakat.
Untuk diketahui perubahan skema subsidi berbasis NIK tertuang dalam dokumen Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
Dalam dokumen tersebut, seperti dikutip dari detikfinance, ada beberapa perbaikan yang akan dilakukan untuk skema PSO Kereta Api. Salah satunya adalah perbaikan pada sistem tiket elektronik KRL Jabodetabek, disebutkan perbaikan akan dilakukan dengan menerapkan tiket elektronik berbasis NIK bagi pengguna KRL.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan perubahan skema ini rencananya dibuat untuk memberikan subsidi transportasi menjadi lebih tepat sasaran
"Ya ini (skema subsidi berbasis NIK) memang bertujuan untuk memberikan subsidi yang tepat sasaran," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati ketika dihubungi detikcom
Adita mengatakan pemerintah sedang mengkaji penerapan subsidi KRL berbasis NIK bersama dengan PT KAI selaku operator. Bahkan, Adita bilang sebetulnya bila dilihat secara sistem penerapan subsidi berbasis NIK sudah siap untuk dilakukan.
"Sedang kami kaji dan koordinasikan dengan KAI sebagai operator. Pada dasarnya Kemenhub siap untuk melakukan itu, apalagi KAI sudah punya sistemnya," beber Adita.
Rencana perubahan skema subsidi layanan KRL Jabodetabek berbasis NIK mendapat penentangan keras. Warganet menilai transportasi publik semestinya terus diberikan subsidi.
"Itu transportasi umum anjir, diperuntukkan utk umum mau lu konglomerat moderat miskin dipersilahkan pakai, tujuannya jg utk mengurangi pggunaan kndaraan pribadi, biar gak macet. Makin makin anjir ini negara," ucap @myleiauw.
"Subsidi KRL direcokin mulu. Itu yg beli mobil listrik lebih dr 1 M dikasih subsidi. Bayar pajak cuma 150rb/thn. Masih mahalan harga kopi mereka dibanding bayar pajak tahunan," kata @eghaamegaa.
"Yang boneng aja @CommuterLine @KAI121, Kemenhub aneh2 gini kalian iya2 aja kah??? Transportasi umum andalan ratusan ribu orang malah mau diacak2, nyuruh orang pakai kendaraan pribadi lagi aja apa gimana??" tanya @icblues.
"gmn kalo subsidi mobil mewah pejabat, fasilitas tempat tinggal dan perjalanan ke LN pejabat yg diubah? trus dialihkan ke transportasi massal yang menjangkau seluruh pelosok NUSANTARA? sehingga rakyat mudah akses lokasi dr mana aja dan murah," usul @bukandeng.
"KRL ini kan utk mengatasi macet krn byk yg pakai kendaraan prbadi, skrg sdh mulai pada nai KRL ehh malah mau dipersulit, yg pny gagasan tsb otaknya dimn ya?" ujar @aminoto7.
"Nah pola pikir pemerintah ini yang harusnya dirubah, bukan skema subsidinya. Ini kok kebalik dimana penyediaan transportasi umum yang layak dan terjangkau itu kewajiban pemerintah, malah yg disubsidi malah kendaraan listrik milik pribadi, noob," kata @AntiMainRuwet·
"alih2 memberi dukungan penuh kpd orang2 yg mau menggunakan transportasi umum dengan menambah subsidi, malah mau ngubah2 skema subsidi," ujar @Fchand30·
Menurut detikers bagaimana?
(afr/afr)
