.webp)
Penangkapan pendiri dan CEO Telegram, Pavel Durov, di bandara Prancis menarik perhatian dunia dan menimbulkan beberapa pertanyaan. Presiden Prancis Emmanuel Macron pun angkat bicara, mengatakan penangkapan Durov merupakan bagian dari penyelidikan yudisial yang sedang berlangsung.
Macron menegaskan di X, bahwa penangkapan Pavel Durov bukan bermuatan politik. Pernyataan tersebut merupakan konfirmasi resmi pertama hampir dua hari setelah Durov ditahan saat jet pribadinya mendarat di bandara.
"Saya telah melihat informasi palsu mengenai Prancis setelah penangkapan Pavel Durov. Prancis sangat berkomitmen pada kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, pada inovasi, dan pada semangat kewirausahaan. Prancis akan tetap berkomitmen demikian," tulis Macron di X, dulunya Twitter.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di negara yang diatur aturan hukum, kebebasan ditegakkan dalam kerangka hukum, baik di media sosial maupun kehidupan nyata, untuk melindungi warga negara dan menghormati hak-hak fundamental mereka. Terserah pada peradilan, dengan independensi penuh, untuk menegakkan hukum," tambahnya.
"Penangkapan presiden Telegram di wilayah Prancis dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan pengadilan yang sedang berlangsung. Ini sama sekali bukan keputusan politik. Hakim yang memutuskan masalah ini," klaimnya.
Terkait penangkapan Durov, Rusia menuduh Prancis menerapkan standar ganda terhadap kebebasan berbicara. Kremlin umemberikan peringatan bahwa Durov harus diberikan hak-haknya, yang memperburuk hubungan kedua negara yang sudah tegang.
Memang banyak pertanyaan timbul terkait penangkapan Durov yang mengejutkan. Ia dinilai membiarkan pelanggaran seperti penipuan, perdagangan narkoba, kejahatan terorganisasi, dan promosi terorisme di Telegram.
Durov dapat ditahan hingga maksimal 96 jam untuk diinterogasi. Setelah fase penahanan berakhir, hakim dapat memutuskan untuk membebaskannya atau mengajukan tuntutan.
Kedutaan Besar Rusia di Paris menyebut telah meminta akses ke Durov tapi menurut mereka pihak Prancis menolak untuk bekerja sama. Durov sendiri juga warga negara Prancis.
"CEO Telegram Pavel Durov tidak menyembunyikan apa pun dan sering bepergian ke Eropa. Tak masuk akal untuk mengklaim bahwa suatu platform atau pemiliknya bertanggung jawab atas penyalahgunaan platform tersebut," kata Telegram mengenai kasus ini.
Durov meninggalkan Rusia pada tahun 2014 setelah ia menolak memenuhi tuntutan menutup komunitas oposisi di platform media sosial VKontakte, yang juga ia dirikan dan telah dijual. Kini, ia tinggal di Uni Emirat Arab sebelum ditangkap di Perancis.
(fyk/fyk)
