Google-YouTube menyatakan akan bertindak tegas terhadap konten misinformasi terkait pemilihan umum di Indonesia. Berdasarkan kebijakan di layanan pedoman komunitas yang dirancang agar pengguna tetap terlindungi, YouTube akan menghapus konten-konten yang dinilai berbahaya dan ilegal.
Disampaikan oleh Danny Ardianto, Kepala Hubungan Pemerintah dan Kebijakan PUblik, YouTube Indonesia dan Asia Selatan melalui acara bertajuk #YukPahamiPemilu di Jakarta Rabu, (20/9/2023) YouTube akan menghapus konten yang berisiko serius dan mengancam orang lain.
"Sebagai contoh kebijakan misinformasi tentang pemilu di mana kami melarang konten yang memiliki risiko serius dan membahayakan. Contohnya konten yang dapat mengganggu proses demokrasi atau klaim tidak benar calon kandidat," ujarnya.
Ia pun menjelaskan jika ada konten-konten tersebut ditemukan maka YouTube akan memberikan sanksi tegas berupa pemblokiran, penghapusan hingga pembatasan konten.
Diungkapkan oleh Danny, pada kuartal pertama 2023 YouTube telah menghapus lebih dari 6 juta video karena terdeteksi menggunakan teknologi kombinasi machine learning dan manusia.
Dari video yang dihapus tersebut lebih dari 93% pertama kali dideteksi oleh mesin. Di Indonesia YouTube telah menghapus 350 ribu konten video pada kuartal pertama.
"Secara global dari jumlah total video yang dihapus ada 69 ribu di antaranya dihapus karena adanya pelanggaran kebijakan misinformasi," jelas Danny.
Demikian untuk menangani hal tersebut diakui oleh Dany bahwa untuk melakukan penyaringan konten misinformasi tidak bisa dilakukan sendirian. Maka itu Google-YouTube berkolaborasi dengan berbagai para mitra di seluruh dunia termasuk di Indonesia.
"Misi Google adalah mengelola informasi dan menjadikannya mudah diakses dan bermanfaat bagi semua, jadi setiap hari jutaan orang Indonesia menggunakan Google dan YouTube untuk mencari informasi," tambah Danny.
YouTube pun memiliki fitur pelapor prioritas yang berasal dari mitra di seluruh dunia. Bahkan pada tahun 2023 secara global YouTube telah menghapus lebih dair 43 ribu konten yang melanggar pedoman komunitas melalui fitur tersebut.
"Kami memiliki program pelapor prioritas di YouTube yang bekerja sama dengan berbagai para mitra di seluruh dunia untuk melaporkan konten yang melanggar kebijakan pedoman di komunitas kami," pungkasnya.
(jsn/fay)