DPR AS Terapkan Aturan Baru Penggunaan ChatGPT
Hide Ads

DPR AS Terapkan Aturan Baru Penggunaan ChatGPT

Rachmatunnisa - detikInet
Sabtu, 01 Jul 2023 18:29 WIB
Sejak dirilis untuk publik pada akhir tahun silam, ChatGPT langsung populer. Hal ini karena dianggap ChatGPT merupakan program kecerdasan buatan yang takjub.
Foto: Mateusz Slodkowski/Getty Images
Jakarta -

Menanggapi pertumbuhan pesat AI generatif dan implikasinya yang luas, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) memperkenalkan peraturan baru seputar penggunaan chatbot AI populer, ChatGPT. Langkah ini menyoroti upaya berkelanjutan pemerintah AS dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi transformatif ini, baik di tingkat legislatif maupun pribadi.

Berdasarkan memo yang dirilis Kongres AS, Catherine L. Szpindor selaku Kepala Staf Administrasi DPR, menguraikan pedoman penggunaan ChatGPT. Sekarang, kantor-kantor hanya diizinkan menggunakan ChatGPT versi berbayar, yakni ChatGPT Plus. Versi berbayar menawarkan fitur privasi yang disempurnakan, dan hal ini dinilai penting untuk melindungi data DPR AS. Memo tersebut juga menetapkan bahwa model bahasa besar lainnya tidak diperkenankan.

Peraturan lebih lanjut menekankan bahwa ChatGPT akan digunakan hanya untuk tujuan penelitian dan evaluasi, dan melarang penggabungannya ke dalam alur kerja reguler. Kantor-kantor diinstruksikan untuk tidak memasukkan data sensitif, dan menahan diri untuk tidak membagikan teks yang tidak dipublikasikan. Pengaturan privasi, yang awalnya dinonaktifkan, harus diaktifkan untuk memastikan riwayat interaksi tidak disimpan atau digunakan untuk menambah model bahasa besar.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Perkembangan ini sejalan dengan upaya yang lebih luas di Kongres AS untuk mengatasi implikasi AI. Sekelompok senator bipartisan, yang dipimpin oleh Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, secara aktif mengerjakan undang-undang yang komprehensif. Senator Richard Blumenthal dan Josh Hawley telah mengadakan audiensi tentang masalah ini, dengan Hawley mengusulkan kerangka kerja untuk akuntabilitas perusahaan. Secara paralel, masing-masing pembuat undang-undang telah memperkenalkan undang-undang yang berdiri sendiri, yang bertujuan untuk berkontribusi pada paket peraturan final.

Dengan menetapkan pedoman baru ini, Kongres AS bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara memanfaatkan potensi AI untuk meningkatkan operasional sekaligus memastikan privasi dan perlindungan data. Seiring berkembangnya perbincangan seputar regulasi AI, penting untuk menemukan titik temu antara inovasi dan akuntabilitas, serta mendorong lanskap AI yang bertanggung jawab dan didorong oleh etika.




(rns/rns)
Berita Terkait