Dunia digital atau internet dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Maka diperlukan standar baru, netiket, sebagai norma dalam berinteraksi.

Tanpa netiket dan kompetensi digital lainnya, kehidupan di internet pastilah akan jauh dari kata damai. Ranah digital hanya akan dipenuhi hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, serta perundungan siber dan penipuan.

Demikian yang mengemuka dalam webinar bertema "Jadilah Warganet Cerdas, Tangkal Hoaks di Platform Digital" yang dipandu oleh Irman Heryana di Tarakan, Kalimantan Utara, Jumat (22/7).

Hadir sebagai narasumber adalah pengurus relawan TIK Indonesia Wilayah Kalimantan Barat Rahmad Widya Utomo; Wakil Koordinator Mafindo Semarang Raya Basuki Setia Nugroho; dan pendiri SEJIWA yang juga anggota Dewan Pengarah Siberkreasi Diena Haryana.

Pada sesi terakhir, Diena Haryana menerangkan materi etika digital dengan tema 'Etis Bermedia Digital: Sudah Tahukah Kamu Dampak Penyebaran Hoaks?'. Diena menuturkan, Indonesia adalah bangsa yang besar. Tanpa etika, akan sulit sekali ketemu, dan yang muncul hanyalah perbedaan-perbedaan.

Etika inilah yang menciptakan standar baru untuk berinteraksi satu sama lain. Apalagi di ruang digital, yang penggunanya tidak hanya orang-orang Indonesia, melainkan seluruh bangsa di dunia. Oleh karena itu, pengguna internet perlu memiliki kompetensi terkait netiket. Diantaranya, memverifikasi pesan, berpartisipasi membangun relasi sosial, serta berkolaborasi data dan informasi dengan aman dan nyaman di platform digital.

"Penyebar hoaks melanggar netiket, sebab dia tidak bisa menjaga kesantunan, membohongi, dan tidak menjaga kedamaian di ruang digital. Selain hoaks, tindakan lain yang juga tidak sesuai netiket adalah melakukan perundungan siber (body shaming dan menghasut). Fenomena ini berkembang terus, dan jauh dari netiket," pungkasnya.

Terkait budaya digital, Basuki Setia Nugroho memaparkan materi dengan judul 'Budaya Bermedia Digital: Membumikan Demokrasi dan Toleransi di Ruang Digital'. Basuki mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa majemuk, multikultural, dan demokratis, dimana sebanyak 77 persen populasinya telah menggunakan internet.

Maka dari itu, menjadi warga digital di negara yang majemuk ini perlu menciptakan budaya digital yang berlandaskan budaya Pancasila. Apalagi banyak pengaruh dari asing yang juga mudah dijumpai di internet. Nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika perlu kembali dikuatkan di ranah digital.

"Untuk dapat berdemokrasi dan bertoleransi di ruang digital bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan orang lain berpendapat, mengakui hak minoritas, mengutamakan musyawarah, hormati agama dan ibadah orang lain, serta jangan melakukan perundungan. Carilah informasi dari sumber kredibel," kata Basuki.

Dengan hadirnya program Gerakan Nasional Literasi Digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan internet secara cerdas, positif, kreatif, dan produktif.

Kegiatan ini khususnya ditujukan bagi para komunitas di wilayah Kalimantan dan sekitarnya yang tidak hanya bertujuan untuk menciptakan Komunitas Cerdas, tetapi juga membantu mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih unggul dalam memanfaatkan internet secara positif, kritis, dan kreatif di era industri 4.0.