.webp)
Menempuh upaya transformasi digital telah dicanangkan Indonesia sebagai salah satu isu prioritas Presidensi G20 - 2022. Ini memerlukan sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan majemuk (pemerintah, organisasi masyarakat sipil, swasta, akademisi dan komunitas teknis) agar maksimal memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pemerintah, guna menopang isu tersebut, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara khusus telah membentuk Digital Economy Working Group (DEWG) dengan tiga (3) pilar digital: infrastruktur / konektivitas digital, kecakapan / literasi digital, serta arus data lintas batas negara.
Ketiga hal tersebut, tentu saja memiliki sejumlah tantangan tersendiri, mengingat sejumlah kondisi demografis hingga regulasi yang belum memadai di sejumlah sektor terkait.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Catatan khusus berupa rekomendasi dan pembelajaran yang baik telah disusun dan disampaikan oleh 3 organisasi masyarakat sipil yang melakukan kegiatan advokasi dan pembangunan kapasitas masyarakat terkait Internet, yaitu (urut abjad) Common Room bersama Universitas Padjajaran (UNPAD), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan ICT Watch. Menurut mereka, masih ada sejumlah PR besar di dunia digital Indonesia.
"Sebutlah semisal masih adanya kesenjangan digital berbasis gender, keterbatasan akses ke pengetahuan, maraknya hoaks serta tak kunjung disahkannya RUU Pelindungan Data Pribadi, adalah pekerjaan rumah yang mesti serius dikerjakan dan dituntaskan oleh Indonesia jika ingin mengusung isu transformasi (ekonomi) digital sebagai kepentingan nasional pun G20," sebut mereka dalam keterangan yang diterima detikINET.
Adapun sistematika penulisan catatan bertajuk "Kertas Posisi Masyarakat Sipil: Tiga Tantangan Utama Transformasi Digital Indonesia" itu disesuaikan dengan tiga (3) pilar DEWG yang bertujuan lebih menekankan aspek "link-and-match" antara komitmen nasional, tantangan terkini, rekomendasi dan usulan kebijakan, serta studi kasus dan pembelajaran.
Sejumlah rekomendasi kunci dari organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Indonesia Civil Society Organisation of Digital Transformation Task Force (ID-CSO DTTF) tersebut, di antaranya adalah:
1. Perlunya terus menggiatkan pembangunan infrastruktur Internet dan platform digital bermakna dengan agenda pemberdayaan serta pendampingan warga yang berorientasi pada pendekatan berbasis manusia (human-centered approach).
2. Perlunya sinergi kebijakan nasional literasi digital yang mampu mengkoordinasikan lintas kementerian, lembaga dan daerah, dengan pelibatan multistakeholder secara bermakna, inklusif dan mengedepankan kemampuan SDM berpikir kritis.
3. Perlunya menetapkan kerangka tata kelola perlindungan data pribadi yang baik dan komprehensif melalui pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi, sebagai acuan penting dalam pengaturan transfer data lintas batas negara.
Selengkapnya Kertas Posisi Masyarakat Sipil tersebut dapat diunduh di http://s.id/digitalkita. Pada platform tersebut juga telah disediakan lebih dari 20 dokumen rujukan atau referensi terkait kondisi digital terkini, termasuk data Indonesia.
(fyk/fyk)
