.webp)
Antisipasi Pandemi
Lebih lanjut, Johnny menyatakan guna mensukseskan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, pemerintah telah menyiapkan dua skema antisipasi jika terjadi masalah yang luar biasa akibat pandemi COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira itu ada di Sherpa Track dan Finance Track, itu ada di sana, tetapi memang pada saat ini, kita, Indonesia, menyiapkan dua skema. Skema yang pertama jika terjadi masalah yang luar biasa dari varian baru pandemi COVID-19 yang berbahaya, tentu kita akan lakukan secara digital. Kita sudah siapkan itu," ungkapnya.
Adapun skema kedua Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan pertemuan hibrida atau secara virtual maupun secara fisik. Namun demikian, apabila pengendalian pandemi COVID-19 semakin membaik, pemerintah akan mengedepankan penyiapan pertemuan secara fisik.
"Tentu dengan memperhatikan perkembangan COVID-19. Saat ini ada banyak negara anggota yang berhubungan dengan G20, sedang berusaha keras mengatasi sebaran varian baru Omicron. Pertemuan G20 nanti tidak saja diikuti pemimpin-pemimpin negara G20, tetapi juga melibatkan banyak organisasi multilateral lain, melibatkan banyak lembaga privat, baik itu di Working Group maupun Engagement Group," jelas Johnny.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka rangkaian Presidensi G20 Indonesia. Momentum itu ditargetkan untuk berkontribusi dalam pemulihan ekonomi global. Melalui tema Recover Together, Recover Stronger, Jokowi berharap Presidensi G20 Indonesia memberikan semangat baru untuk mewujudkan tatanan dunia.
Acara G20 Indonesia Presidency 2022 Opening Ceremony dihadiri Presiden Joko Widodo secara virtual. Sementara hadir secara langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; serta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Dalam acara itu, Johnny didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong; Staf Khusus Menkominfo, Philip J. H Gobang; serta Direktur IKPM Ditjen IKP Kementerian Kominfo, Septriana Tangkary.
