Senin, 02 Sep 2019 13:17 WIB

Bos Taksi Malaysia Kritik Pemerintah RI, Ini Komentar Kominfo

Agus Tri Haryanto - detikInet
Kantor Gojek. Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET Kantor Gojek. Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET
Jakarta - Rencana Gojek mengaspal di Malaysia masih dilanda penolakan, terutama dari perusahaan taksi setempat. Terbaru, ada kritik dialamatkan ke pemerintah RI. Bagaimana tanggapan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)?

"Rakyat Indonesia tak salah, kalau dikatakan miskin. Yang salah itu adalah kerajaan Indonesia, pemerintah Indonesia yang salah," ujar bos Big Blue Taxi, Datuk Shamsubahrin Ismail, dalam video viral yang diunggah oleh akun Instagram @lambe_turah.

Ismail melanjutkan bahwa pemerintah Malaysia tidak perlu mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengizinkan Gojek atau Grab. Ia menyinggung bahwa driver ojek online (ojol) tak punya gaji tetap.




"Pemerintah di Malaysia mengikuti kesalahan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Kenapa harus kita membiarkan anak muda kita Malaysia bekerja tanpa gaji tetap, untuk membawa Grab, untuk membawa Gojek," cetusnya.

Ferdinandus Setu selaku Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo menilai Ismail kurang tahu soal Gojek. Seperti diketahui, startup ini memang mempunyai banyak layanan, bukan hanya Go Ride.

"Layanan Gojek itu banyak ragamnya, bukan hanya Go Ride, tapi Gocar, Go Food, Go Clean, Go Massage, Go Pay, dan lain-lain. Bisa jadi layanan Gojek yang yang cocok dan berkembang di Malaysia adalah Go Food atau Go Clean menggunakan pembayaran Go Pay," kata dia.

"Komentar Bos Taksi Malaysia tersebut menunjukkan yang bersangkutan tidak atau kurang mengenal layanan Gojek secara komprehensif," tambah Ferdinandus.




Simak Video "Perwakilan Ojol Indonesia Memaafkan Bos Taksi Malaysia"
[Gambas:Video 20detik]
(fyk/krs)