Dalam email internal yang dikirimkan ke seluruh pegawai Microsoft, Nadella menjelaskan bahwa kerja sama Microsoft dengan ICE hanya mencakup email, kalendar, dan pesan.
Pada blog yang diposting Januari 2018, Microsoft mengatakan bahwa mereka menyediakan ICE teknologi deep learning untuk membantu pengenalan wajah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ingin lebih jelas: Microsoft tidak bekerja dengan pemerintah AS pada proyek yang terlibat dalam pemisahan anak-anak dari keluarganya di perbatasan," tulis Nadella dalam emailnya, dikutip detikINET dari Gizmodo, Jumat (22/6/2018).
"Keterlibatan teknologi cloud kami dengan ICE mendukung email, kalendar, pesan, dan dokumen manajemen," lanjutnya.
Tetapi, Nadella tidak menjelaskan mengapa blog yang diposting pada Januari yang menyatakan Microsoft menyediakan layanan pengenalan wajah untuk ICE. Nadella juga tidak mengabulkan permintaan pegawainya yang menuntut Microsoft untuk menghentikan kontraknya dengan ICE.
Sumber yang familiar dengan internal Microsoft menyatakan bahwa penyusun surat protes tersebut tidak puas dengan email Nadella. Mereka menganggap Nadella tidak cukup menjelaskan kerja sama Microsoft dengan ICE dan mengutuk penolakan Microsoft untuk memutuskan kontrak dengan ICE.
Seorang pegawai Microsoft menyatakan kekesalannya atas penjelasan Nadella yang dianggap tidak sesuai dengan layanan yang disediakan oleh Microsoft.
"Ia masih tidak menjelaskan mengapa blog post mengatakan pengenalan wajah jika yang kita lakukan hanya email dan kalendar dan data," katanya.
Sebelumnya, lebih dari 100 pegawai Microsoft menandatangani surat terbuka yang memprotes kerja sama Microsoft dengan ICE. Surat terbuka yang dialamatkan ke CEO Microsoft Satya Nadella ini, meminta Microsoft menghentikan kerja sama tersebut.
Baca juga: Bill Gates Ternyata Ada Dua Orang |
ICE sendiri adalah badan imigrasi Amerika Serikat yang belakangan menjadi sorotan karena telah memisahkan keluarga imigran yang melintasi perbatasan AS-Meksiko secara ilegal. Pemisahan ini berdasarkan kebijakan 'zero tolerance' yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump. (rns/rns)