Rabu, 21 Mar 2018 21:36 WIB

Blockchain Sulit Dibobol, Bisa Dipakai untuk Pemilu 2019?

Muhamad Imron Rosyadi - detikInet
Kotak suara pemilu. Foto: Ari Saputra Kotak suara pemilu. Foto: Ari Saputra
Jakarta - Pemanfaatan teknologi blockchain yang luas, dianggap mampu mengakomodasi berbagai bidang. Sektor birokrasi pun tak luput menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan.

Blockchain adalah sebuah teknologi yang memungkinkan untuk menyimpan data yang sama di dalam banyak server sekaligus. Hal tersebut membuat datanya menjadi semakin akurat dan tidak bisa dimodifikasi untuk menghindari pencurian dan penyalahgunaan data, dibandingkan jika informasi itu hanya disimpan di dalam server tunggal.

Oscar Darmawan, Chairman Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), mengatakan bahwa ada satu lagi keunggulan dari teknologi blockchain.

"Selain daripada multiple server, setiap datanya itu saling terkait satu sama lain. Setiap server itu juga terhubung dan saling memeriksa data yang berada di dalamnya satu sama lain," ujarnya di Jakarta, Rabu (21/3/2018).


"Sampai sekarang teknologi blockchain masih belum bisa di-hack karena memang benar-benar strong. Jika ada salah satu server yang kena hack, server lain akan menganggap server itu tidak valid, karena mereka saling memverifikasi," katanya menambahkan.

Dengan kemampuannya tersebut, Oscar mengatakan bahwa teknologi blockchain mampu diimplementasikan untuk berbagai hal.

"Blockchain bisa digunakan dalam percepatan perjanjian bilateral. Lalu, tidak akan ada lagi yang namanya pemalsuan sertifikat, akta tanah, surat kelahiran, hingga ijazah," tuturnya.

Bahkan, terdapat kemungkinan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 bisa mengadaptasi teknologi blockchain. Teknologi ini akan menghilangkan multiple vote yang kerap terjadi di dalam pemilu. Selain itu, hasil pemungutan suara juga bisa terlihat lebih transparan sekaligus tidak dapat dimodifikasi.

Meski demikian, kemungkinan untuk pemanfaatan blockchain untuk digunakan dalam pemilu mendatang, diaktakan Oscar bahwa itu masih kecil untuk diterapkan.

"Saya kira Indonesia belum siap untuk Pemilu 2019 karena waktunya terlalu mepet, hanya setahun. Bahkan, kita itu belum menjajaki yang namanya electronic voting. Jadi, kalau langsung ke blockchain agak terlalu cepat," ujarnya menambahkan.

Saat ini, Oscar dan rekan-rekan di ABI masih menggodok sektor mana yang paling bermanfaat untuk disisipkan teknologi blockchain.

"Implementasinya bisa ke arah otomatisasi, kecerdasan buatan, robotik, biotechnology, dan nanotechnology. Kita masih mempertimbangkan mana yang paling bermanfaat untuk masyarakat luas," kata Yos Ginting, Ketua Dewan Pengawas ABI.

Selain itu, Yos juga mengatakan bahwa regulasi blockchain di Indonesia belum memadai. Disampaikannya, regulasi yang mampu mengakomodir kecepatan dan memaksimalkan manfaat teknologi blockchain belum diatur, sehingga menjadi batu sandungan.


Meski begitu, hal tersebut tidak menyurutkan optimisme dari ABI terkait dengan perkembangan teknologi tersebut di Indonesia.

"Akan tiba waktunya saat masyarakat sudah menggunakan teknologi blockchain tanpa disadari oleh mereka sendiri, karena teknologi ini berjalan di belakang bukan di depan," ujar Oscar.

"Apa yang negara lain bisa lakukan dengan teknologi blockchain, Indonesia juga bisa. Ini adalah suatu kesempatan bagaimana Indonesia bisa menjadi setara atau bahkan lebih baik lagi di bidang teknologi karena ini baru awal dari teknologi blockchain," pungkas Oscar. (agt/rou)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed