AWARI Sesumbar Banjiri SBY dengan SMS

Jakarta - Presidium Asosiasi Warnet Indonesia (AWARI) akan mengimbau komunitasnya untuk mengirimkan SMS kepada Presiden tengah malam nanti. SMS itu diharapkan dapat menarik perhatian SBY untuk menghentikan sweeping warnet. SBY diperkirakan akan mendapat banjir SMS tengah malam nanti.Hal tersebut diungkapkan Judith MS, Ketua Umum AWARI ketika dihubungi detikinet Selasa (28/6/2005). Judith akan mengajak komunitas warnet yang dipimpinnya untuk beramai-ramai mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Presiden RI tengah malam nanti. Isi SMS yang akan dikirimkan nanti kira-kira berbunyi seperti ini : 'Tolong Presiden perhatikan komunitas warnet, kami sedang mencari solusi untuk migrasi. Jadi kami mohon untuk menghentikan sweeping warnet.'Dengan dikirimnya SMS secara sporadis dan dengan pesan senada, Judith berharap Presiden mau memberikan perhatian pada komunitas warnet yang merasa 'tertindas' karena aksi sweeping yang dilakukan oknum aparat. "Di tengah kesibukan Presiden, tolong dong look up ke komunitas warnet," tandas Judith. "Hal itu juga jadi pe-er untuk kepolisian pada tanggal 1 Juli (HUT Bhayangkara-red) nanti. Polisi kan harusnya mengayomi bukannya main hakim sendiri, untungnya tidak semua polisi seperti itu," kata Judith menanggapi. Aksi sweeping yang dilakukan oknum aparat, menurut Judith, membuat para pengusaha warnet ketakutan. Bahkan pemilik warnet yang terbelit kasus sweeping tersebut statusnya meningkat menjadi tersangka. Ketika dihubungi detikinet, pengusaha warnet yang tidak mau disebutkan identitasnya itu, menolak untuk berkomentar. Dia takut apabila salah mengeluarkan pernyataan, dirinya akan semakin terbelit dalam masalah. Padahal menurut AWARI, dia termasuk pemilik warnet yang mempunyai lisensi Microsoft lengkap dengan Rental Agreement. Jadi secara hukum, mereka tidak bersalah menurut hukum dan bisa menuntut balik. "Warnet kan bukan prostitusi atau judi togel. Tapi kenapa ditindak lebih buruk dari judi togel?" tanya Judith.Menurut Judith, pemerintah harus berbenah dari 'rumah' sendiri dahulu. Berdasarkan fakta yang diungkapkan BPPT beberapa waktu lalu, ditemukan 90 persen departemen menggunakan piranti lunak bajakan. Judith juga menceritakan masih banyak institusi pemerintah termasuk kepolisian yang menggunakan software bajakan. "Departemen dan Kepolisian harusnya jadi role model, mereka sendiri masih menggunakan software bajakan. Jangan sembunyi di balik hukum dong. Kalau polisi tidak mampu beli windows, pakai solusi open source dong. Kasih contoh terlebih dahulu, jangan bisanya sweeping saja," kata Judith. "SBY juga selalu mendengungkan untuk melakukan bersih-bersih dari rumah sendiri dahulu," tambahnya. Pihak kepolisian menurut Judith, seharusnya mau duduk bersama dengan para pengusaha warnet. Menurutnya, mereka lebih baik berkolaborasi mencari win-win solution daripada melakukan aksi sweeping. "Mendingan mereka belajar di warnet dibanding men-sweeping. Saat melakukan roadshow, saya banyak menemukan polisi tidak tahu email lho," tutur Judith. (rou/)