Situs Pemprov Hina Islam, Gubernur Maluku Didemo

Jakarta - Hati-hati mengelola website! Gara-gara website pemerintah Provinsi Maluku memuat pernyataan yang menyudutkan agama Islam dalam forum diskusinya, ribuan orang dari ormas Islam melakukan demo di kantor Gubernur Maluku.Aksi demo besar-besaran diikuti sekitar 3.000 orang, baik dari organisasi kepemudaan seperti HMI,PMII,IMM,KAMMI maupun ormas-ormas Islam yang dipimpin oleh MUI Maluku. Mereka memprotes berbagai pernyataan yang termuat dalam situs www.malukuprov.go.id, karena dinilai telah melakukan penghinaan terhadap umat Islam.Massa mulai melakukan long march dari masjid Al Fatah, Ambon, menelusuri Jalan Air Pati. Dan saat ini, Kamis (2/6/2005) pukul 10.00 Wita, massa berada di lapangan Merdeka, di depan Kantor Gubernur Maluku. Mereka tengah melakukan berbagai orasi dan menggelar sejumlah spanduk dan poster yang berisikan umat Islam bukan teroris', jangan sampai Pemda Maluku memprovokasi masyarakat, Pemda harus minta maaf kepada umat Islam Maluku dan mendesak Kapolda Maluku menangkap salah satu angota DPRD kota Ambon, John Jokohael. John Jokohael adalah salah satu anggota DPRD kota Ambon dari FPDIP yang beberapa hari belakangan mengomentari hal-hal yang bersifat provokatif terkait dengan teror di Ambon.Dalam situs Pemprov Maluku, selain memuat hujatan terhadap agama Islam, juga melansir tentang kemerdekaan RMS . Hujatan-hujatan ini berada pada buku tamu website dan forum diskusi yang ada di situs tersebut. Hujatan muncul setelah pengelola situs memunculkan satu topik untuk didiskusikan, kemudian ditanggapi oleh para peserta diskusi virtual tersebut.Demo juga dipicu oleh adanya pemberitaan media lokal, yakni Harian Info Baru yang memuat penghinaan terhadap Nabi Muhammad pada terbitan Rabu (1/6/2005) kemarin.Akibat memanasnya situasi di Ambon, sejak kemarin sore hingga malam, Muspida Maluku, Kapolda dan Pangdam serta seluruh tokoh agama sudah membicarakan masalah ini. Salah satu butirnya meminta kepada kepolisian untuk memeriksa Harian Info Baru. Namun sejumlah politisi di Maluku , salah satunya Sufri Madjid anggota DPRD Maluku, yang mengelola situs PKS Maluku, menyatakan, yang melakukan kesalahan adalah pihak pengelola, terutama administrasi yang membidangi operasionalisasi situs. Bahkan dia menyesalkan kurangnya informasi up to date tentang Maluku. (nks/)