Sabtu, 14 Okt 2017 12:12 WIB

Kolom Telematika

Mencari Solusi Bersama Kisruh Transportasi Online

Penulis: Muhammad Sufyan Abdurrahman - detikInet
Foto: Instagram ojekbule Foto: Instagram ojekbule
Jakarta - Sejak awal pekan ini, kisruh transportasi daring vs angkutan umum mencuat khususnya di Kota Bandung dan umumnya di Jawa Barat. Jika ditarik lebih luas, apa yang terjadi sekarang hanyalah gambaran fenomena nasional bahkan global.

Uniknya, seperti dilansir sejumlah media massa, Ketua Perkumpulan Pengemudi Online Satu Komando (Posko) Jawa Barat Febi Efriansyah sendiri yang menegaskan offbid/tidak beroperasi selama periode 10-13 Oktober 2017.

Himbauan berlaku bagi semua pengemudi online tanpa terkecuali. Tak cukup sampai sana, Posko Jawa Barat menyilahkan pihak berwenang yakni dinas perhubungan dan kepolisian merazia pengemudi daring yang memaksakan beroperasi pada tanggal tersebut.

Situasi ini cukup menarik mengingat sentimen publik, terutama warga Jawa Barat yang melek digital/digital native, cenderung gaduh serta keras memprotes situasi yang terjadi hari-hari ini. Terutama dengan kecenderungan menyalahkan pemerintah daerah (pemda) yang dinilai sepihak membekukan operasional transportasi daerah.

Pemda seolah menjadi klausa tunggal dan utama "kekacauan" ini, sekalipun sebenarnya tak ada domain kuat pemda dalam transportasi daring, namun sepenuhnya domain pemerintah pusat. Sekaligus di sisi lain, para pengemudi daring sendiri --tanpa paksaan-- mau berhenti dulu beroperasi sebelum memperoleh situasi kondusif kembali.

Boleh jadi, sentimen digital native tadi merepresentasikan kecenderungan warganet maupun masyarakat pada umumnya dalam membaca situasi yang terjadi sekarang. Gambaran emosional yang utamanya berbasis pengalaman subyektif yang merasa banyak diuntungkan dari transportasi online.

Strategi ini sedikit banyak mengingatkan kita pada gaduh BBM/BlackBerry Messenger akan diblokir tahun 2009 lalu oleh Kementerian Kominfo. Produsen BBM, RIM Kanada saat itu pun sama dengan sekarang: Menang empati publik karena dinilai mampu memberikan tarif murah.

Namun esensinya, secara makro, Indonesia tetap merugi karena sampai sekarang pun, mereka tetap mau simpan data data center-nya di tanah air yang dari sisi strategis dan ekonomi jelas lebih massif.

Kondisi sekarang rasanya setali tiga uang. Para vendor apps transportasi daring menggelontorkan bujet marketing dalam subsidi tarif, sehingga masyarakat jelas dimanjakan, namun di sisi lain banyak aturan transportasi umum diabaikan.

Karenanya, dalam hemat penulis, interpretasi atas peristiwa ini kemudian jadi sedikit banyak terdistorsi; Bahwa ada kebijakan yang mengancam, bahkan dengan pemaksaan kekuasan pemda, maka dinilai serta merta sewenang-wenang menghentikan keuntungan personal tadi.

Ayolah, seberapa mahal sih jika OTT dan mitranya diperlakukan setara dengan bisnis konvensional yang notabene pengusaha nasional --mungkin saudara/tetangga kita? Jangan loncat dulu ke komparasi kualitas layanan, karena esensi gaduh sekarang itu perlakuan diskriminatif di awal antara taksi online dengan pelaku konvensional.

Transportasi konvensional setidaknya sudah memiliki mandatori awal sebelum beroperasi setidaknya 11 poin kewajiban yakni jenis angkutan sewa, kapasitas silinder mesin kendaraan, batas tarif angkutan sewa khusus, kuota jumlah angkutan sewa khusus, kewajiban STNK berbadan hukum, pengujian berkala/KIR, pajak, akses digital dashboard, dan sanksi.

Seluruhnya jelas butuh biaya, namun ada kepastian hukum tegas dan jelas di sana. Di sisi lain, transportasi online hadir menegasikan itu semua namun gerak gerik, motif, dan operasional sepenuhnya bisnis dan profit. Sama saja dengan transportasi konvensional namun cenderung mengakali, bahkan kalau bisa lolos dari itu semua, sehingga pebisnis (sekalipun jaringan global) bergerak niraturan.

Atas nama lahirnya ekonomi digital disruptif, maka aneka aturan cenderung disiasati khususnya dengan memanfaatkan celah regulasi yang ada. Mending jika yang berlaku begitu adalah usahawan pemula, ini justru oleh mereka yang mengklaim startup namun sudah digelontori banyak investor jutaan hingga miliaran dollar!

Ketika gejolak awal utama di tanah air mulai muncul, yang antara lain ditandai rusuh demo taksi konvensional ke DPR per 22 Maret 2016 lalu, maka regulator berwenang, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, baru bergerak lebih konkrit setelah sebelumnya cenderung tidak mengatur potensi masalah tersebut secara ketat.

Maka, lahirkan Permenhub 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak Dalam Proyek yang sekalipun relatif terlambat, namun spiritnya bagus karena ada 18 bleid yang kemudian memberikan perlakuan kesetaraan antara pelaku transportasi konvensional dengan transportasi dalam jaringan.

Situasi ini sebaiknya mengingatkan kita soal harmonisasi angkutan umum dengan taksi saat awal-awal beroperasi puluhan tahun silam. Kala itu, kondisi relatif harmonis karena sopir angkutan umum melihat taksi juga sama gunakan plat kuning, uji KIR tiap tahun, bayar pajak komersial, SIM harus umum, dan aneka perlakuan kesetaraan lainnnya.

Dalam contoh lain, misalnya PT Telkom, juga tetap selaras dengan operator seluler sebagai pendatang baru ketika hak monopoli dicabut seiring munculnya era reformasi. Itu pun terjadi karena adanya perlakuan setara, antara lain adannya bea hak frekuensi yang jauh mahal bagi operator seluler, sehingga masing-masing jadi memiliki plus minus layanan namun tetap dalam equal playing field.

Efektivitas Permenhub sebenarnya sudah mulai jalan, ketika sejumlah pelaku tranportasi daring di Bandung khususnya dan Jabar umumnya kemudian mau berhimpun membuat koperasi guna memenuhi aturan Permenhub tadi. Mereka menyadari sebagai pengusaha, tentu ada perlakuan aturan yang mengiringi, tak bisa terus mengakali regulasi.

Namun situasi yang menjurus harmonis ini kemudian buyar ketika Mahkamah Agung pertengahan September 2016 lalu membatalkan 14 dari 18 bleid Permenhub No 32/2016 dengan esensinya menciptkan kembali ketimpangan perlakukan seperti tidak perlu adanya pengaturan tarif hingga uji KIR.

Pada kerumitan situasi tersebut, setidak-tidaknya penulis melihat ada empat poin yang bisa dilakukan.

Pertama, pemerintah pusat sebagai pemilik utama domain bisnis ini, harus lebih eskalatif dan intensif dalam melahirkan regulasi terkait sehingga bola panas tidak terus terjadi di daerah.

Regulasi pemda eksisting jelas sulit mencakup persoalan ini, terlebih ada kepentingan investor global yang perlu diayomi lintas daerah bahkan provinsi. Karena itulah, sejak pertama dibatalkan 16 September dan nyaris sebulan kemudian tak ada aturan pengganti, jelas sebuah gerak lamban jika mengingat gejolak terus terjadi di berbagai penjuru.

Tekad Kemenhub melahirkan regulasi pengganti minimal dalam tiga bulan seperti disampaikan di media massa baru-baru ini, haruslah direvisi dengan hadirkan aturan kesetaraan lebih cepat, lebih akurat, dan tak berpotensi kalah kembali jika ada gugatan kemudian hari.

Kedua, sebagai solusi antara, bisa ditiru kebijakan Walikota Cirebon yang mampu memadukan angkutan umum dengan transportasi online dalam kesepakatan enam pasal. Dua pasal yang efektif menekan kegaduhan adalah: (a) Transportasi online dilarang beroperasi dalam zona dan jarak larangan tertentu yang jadi domain angkutan umum, namun di luar itu bebas beroperasi serta ada jaminan keamanan dari Pemkot dan asosiasi angkutan umum. (b) Angkutan umum dibebaskan dari bea kir dan izin trayek karena dinilai Pemkot Cirebon tidak signifikan juga namun mereka harus bermitra dengan transportasi online.

Ketiga, para penyedia tranportasi daring terutama yang berafiliasi ke investor global tidak terus memperkeruh keadaan dengan laku operasional kian terbuka, ekspansif, dan agresif. Ini terlihat dari malah makin gencarnya tawaran jadi pengemudi transportasi di sejumlah platform media sosial ketika gejolak terus terjadi di daerah.

Bukan berarti anti investasi asing, namun sepatutnya juga tidak mencuri kesempatan dalam kesempitan. Sebagai pendatang, sebaiknya hormati pemutakhiran regulasi yang tengah dilakukan pemerintah, sehingga kondisi harmonis turut diciptakan bersama.

Investor global juga tak semata-mata mengeruk potensi duit di tanah air, seraya kelak lakukan capital flight ke negara asalnya, namun lebih dari itu juga turut berkontribusi menciptakan keadilan sosial dengan turut serta mau ikuti kebijakan lokal di tiap negara.

Keempat, meminta semua pihak bersabar dan menunggu lahirnya aturan kesetaraan dengan tidak menggunakan pendekatan kekerasan persekutif. Gejala main hakim sendiri sudah kian menguat seiring imbas politik yang membuat negeri ini kian terbelah dalam kubu sana atau kubu sini.

Maka, janganlah bertambah rusak kohesi sosial dengan gejolak terkait urusan transportasi ini, yang jelas bisa ditekan dari awal sekiranya tidak ada kecuekan dan atau pembiaran regulator pada awalnya. Semoga solusi menyeluruh yang ayomi semua pihak segera tercapai secepatnya, agar urusan mobilitas sosial ini tak terus menjadi obrolan krusial yang fragmented dan menguras energi bangsa.


*) Penulis, Muhammad Sufyan Abdurrahman adalah Dosen Digital Public Relations Fakultas Komunikasi Bisnis Telkom University, Bandung. (rou/rou)
-
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed