Jakarta - Di era digital seperti saat ini, Indonesia gencar membangun infrastruktur teknologi. Namun, disayangkan hal itu tidak berbanding lurus dengan peningkatan literasi digital oleh masyarakat.

Ketua Umum Gerakan Nasional Literasi Digital #Siberkreasi Dedy Permadi mengatakan posisi Indonesia diantara anggota G20, bisa dikatakan rendah. Itu berdasarkan ada jarak cukup tinggi antara pembangunan infrastruktur teknologi dan literasi digital.

Menurut Dedy satu kebijakan pembangunan infrastruktur teknologi harusnya diimbangi dengan pemahaman mengenai konten digital. Sehingga konten negatif seperti hoax, cyber bullying, hingga hate speech tidak terserap begitu saja oleh masyarakat.

"Di negara-negara G20 sebagai perbandingannya, Indonesia jarak pembangunan infrastruktur teknologi dengan literasi digital masih besar. Di Selandia Baru punya program literasi digital sejak SD, Australia juga sudah punya, bahkan di Uni Eropa setiap pembangunan infrastruktur teknologi diimbangi dengan pengetahuan teknologi," ujar Dedy ditemui di Jakarta.

"Jadi, Indonesia masih rendah soal pengetahuan teknologi. Maka dari itu sangat rawan akan hoax, cyber bullying, sampai radikalisme," tambahnya.

Dedy Permadi (Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET)

Gerakan Nasional Literasi Digital #Siberkreasi ini diiniasi hasil kerja sama multistakeholder, mulai dari komunitas pegiat literasi, influencer, juga pemerintah. Sejauh ini ada 37 organisasi yang tergabung sehingga mengklaim gerakan literasi digital terbesar di Indonesia.

Ada dua implementasi dari gerakan ini. Pertama, lewat jalur formal dengan menyiapkan kurikulum literasi digital untuk tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Targetnya, akhir tahun ini draft kurikulum literasi digital tersebut rampung.

Kemudian yang kedua, yaitu lewat jalur nonformal. Maka tak heran, gerakan ini juga dihuni oleh para influencer dan artis. Dikatakan Dedy, gerakan ini untuk menyasar generasi millennial yang sehari-harinya menggunakan internet agar lebih memilih menyebarkan konten positif di internet.

"Gerakan ini sampai tahun 2020, setiap tahun atau semester akan dievaluasi secara akademik seperti riset, apakah sudah memberikan dampak positif," sebutnya. (rns/rns)