Kamis, 15 Jun 2017 10:21 WIB

Protes Surat Miskin Palsu, Facebook Ganjar Pranowo Diserbu Netizen

Fino Yurio Kristo - detikInet
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Foto: Lamhot Aritonang) Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Foto: Lamhot Aritonang)
Jakarta - Akun Facebook resmi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendadak diserbu netizen. Rupanya terkait dengan keluhan kuota 20% untuk siswa miskin pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017. Ada laporan adanya penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) palsu agar bisa masuk kuota tersebut.

"Assalamualaikum P Ganjar....pak besok2 anak2 bakal malas belajar krn cukup dengan bikin SKTM lsg diterima di SMA favorit...anak2 yg berprestasi tergeser oleh anak2 yg bawa SKTM dadakan....banyak yg mendadak miskin pak...saya dari Purworejo," tulis netizen di akun Facebook Ganjar.

"Pak tolong selain sktm abal2 ada piagam juara abal2 juga lho pak. Mohon diinvestigasi juga. Sanksi untuk yang membuat dan menerbitkan sktm dan piagam abal2. Anak guru dapat tambahan nilai 4 juga ngga adil pak terlalu banyak. Semoga Indonesia semakin baik. Aamiin," tulis yang lain.

"Sekarang untuk mendapatkan sekolah favorit anak anak tidak perlu berprestasi, cukup menjadi orang miskin atau pura pura miskin," tambah netizen berikutnya.

Sebelumnya Ganjar sudah menjelaskan ada Peraturan Menteri Pendidikan menyebutkan setiap sekolahan harus memberikan kuota 20% untuk siswa miskin atau tidak mampu dengan syarat SKTM dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun terkait kuota tersebut ternyata Ganjar mendapat beberapa keluhan.

"Komplain yang banyak masuk soal kuota 20% (untuk siswa tidak mampu). Itu pelaksanaan Permendikbud nomor 17 tahun 2017. Memang memerintahkan minimal 20%," kata Ganjar, Rabu (14/6/2017).

Keluhan yang masuk, lanjut Ganjar, ada siswa yang dari kalangan berada mengaku tidak mampu bahkan disertai SKTM. Ganjar menjelaskan jika memang ada hal demikian maka calon siswa justru akan dicoret dari daftar dan orangtua bisa berurusan dengan hukum terkait kepemilikan SKTM.

"Hari ini banyak komplain dikarenakan ada oknum yang merasa miskin sehingga cari-cari SKTM. Dari Pemerintah menjelaskan kalau ada seperti itu, dicoret. Penegak hukum juga ikut, karena berarti ada pemalsuan, ya masuknya pidana," tandas Ganjar.

Politisi PDIP itu juga mengajak agar dalam PPDB bisa bersikap jujur dan ikuti aturan. Termasuk para pejabat yang memiliki anak usia sekolah agar tidak 'menitipkan' anaknya agar bisa masuk sekolah pilihannya. (fyk/ash)
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed