'Umbar 800 Ribu Situs Hoax ke Publik'

Jakarta - Menkominfo Rudiantara menyampaikan jika terdapat hampir 800 ribu situs atau akun medsos yang dianggap sebagai penyebar hoax. Agar masyarakat tak terjebak, pengamat telematika Heru Sutadi menyarankan agar sebaiknya Kementerian Komunikasi dan Informatika membeberkan daftar yang dimaksud.

Masukan tersebut dipaparkan Heru lewat halaman Facebook-nya. Menurutnya, bila benar pemerintah telah melakukan penanangkalan terhadap 800 ribu situs, maka sebaiknya daftarnya dibeberkan ke publik. Hal itu dilakukan agar tak lagi muncul hoax baru yang mempertanyakan kesahihan 800 ribu situs hoax tersebut.

"Agar tidak menjadi simpang-siur infonya dan jadi hoax baru, dibuka saja kepada publik 800 ribu situs tersebut. Sebab bisa jadi bukan semuanya situs, tapi dari media sosial atau apa," tulisnya.

Selain itu dengan dibeberkannya ke-800 ribu situs yang dimaksud, juga bisa membantu masyarakat menjauhi sumber-sumber kabar yang tidak bisa dipercaya. Sehingga masyarakat bisa terhindar dari berita hoax.

Untuk urusan publikasi, Heru menyarankan pemerintah bisa memanfaatkan Government Public Relation, Bakohumas, serta Ditjen Komunikasi dan Informasi Publik. Karena itu memang menjadi tugas mereka untuk menyampaikan informasi yang valid ke publik.

Di sisi lain, instansi-intansi tersebut seharusnya juga memiliki peranan untuk menahan informasi hoax yang beredar di masyarakat, dan mencegahnya agak tidak viral.

"Ketika bicara hoax, harus ada yang cepat mengklarifikasi. Sebab viralnya akan cepat. Nah adakah mekanisme itu berjalan. Kita ada Government Public Relation, ada Bakohumas, Ditjen Komunikasi dan Informasi Publik. Nah ini kan harusnya menjadi tugas mereka untuk bagaimana menyampaikan dan memberikan informasi yang benar pada publik agar informasi hoax dapat ditahan dan tidak viral kemana-mana.," imbuh Heru.

Masyarakat menurut dia juga memegang peranan penting perihal penyebaran kabar hoax. Pasalnya publik harus cerdas ketika menerima informasi, dan tidak asal posting atau share sebelum mengetahui kebenarannya. Apalagi kalau informasi itu berasal dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Bahkan harus ada contact center atau akun medsos dimana masyarakat bisa bertanya tentang suatu informasi hoax," pungkasnya. (yud/fyk)