Dilarang di Taiwan, Uber Minta Presiden Turun Tangan

Jakarta - Layanan ride sharing Uber akan dilarang di Taiwan, di mana otoritas transportasi setempat meminta Apple dan Google menghapus aplikasi Uber. Uber yang sudah di ujung tanduk pun meminta Presiden Tsai Ing wen turun tangan.

Uber yang juga diancam denda besar menulis surat pada presiden melalui website. Terlebih sudah ada sekitar 10 ribu pengemudi Uber terdaftar di negara kepulauan itu dan minat penumpang sangat tinggi.

"Perkembangan ini secara langsung mengancam animo lebih dari sejuta orang Taiwan, terutama ibu, ayah, pensiunan, profesional dan pengangguran yang bergantung pada kesempatan ekonomi yang diciptakan Uber," tulis surat yang ditandatangani Mike Brown, Regional General Manager of Uber Asia Pacific,

Uber beroperasi di Taiwan sebagai platform teknologi berbasis internet ketimbang perusahaan transportasi, yang dianggap otoritas Taiwan tidak tepat. Uber pun diminta membayar pajak yang seharusnya walau Uber ngotot sudah membayarkannya.

Uber menghadapi masalah yang sama di hampir seluruh Asia termasuk Indonesia. Mereka masuk ke Taiwan tahun 2013 dan popularitasnya kemudian memicu kemarahan sopir taksi lokal yang melakukan demo besar-besaran di awal tahun ini.

Dalam suratnya itu, Uber menyatakan rencananya untuk membawa lebih banyak lagi layanan ke Taiwan jika larangan tak jadi diberlakukan. Mereka pun menilai undang-undang Taiwan yang ada saat ini tidak cocok mewadahi perkembangan teknologi.

"Kami telah mendaftarkan beberapa proposal dalam upaya menunjukkan komitmen kami untuk bekerja sama dalam meregulasi ridesharing yang adalah teknologi dan bisnis model yang benar-benar baru untuk Taiwan," tambah Uber.

"Jadi kami memohon kepada Anda Presiden Tsai, untuk berdialog dan melakukan public hearing soal ridesharing dan biarkanlah Taiwan memutuskan," pungkas Uber dalam surat yang dikutip detikINET, Sabtu (19/11/2016).

Menanggapi surat itu, kantor kepresidenan Taiwan berharap Uber akan meneruskan konsultasinya dengan pemerintah. "Kami menyambut dana dan teknologi asing ke Taiwan, termasuk model ekonomi baru yang inovatif seperti Uber," demikian pernyataan mereka. (fyk/rou)