Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network
detikInet
Kolom Telematika
Menelisik Strategi Ekonomi Digital Jokowi di Silicon Valley
Kolom Telematika

Menelisik Strategi Ekonomi Digital Jokowi di Silicon Valley


Penulis: Muhammad Imam Nashiruddin - detikInet

(ki-ka): Presiden Joko Widodo & CEO Facebook Mark Zuckerberg.
Jakarta - Seperti yang ramai dibahas oleh masyarakat telematika di Tanah Air, beberapa hari lagi Presiden Jokowi dijadwalkan akan berangkat ke Amerika Serikat untuk mengadakan 'blusukan' kenegaraan pada tanggal 25-29 Oktober 2015.

Terlepas dari berbagai pro dan kontra, sebagaimana biasanya, gebrakan Jokowi selalu menarik untuk diamati. Bukan saja sebagai presiden RI yang ke-7, tetapi juga sebagai pribadi unik dari mantan Walikota Solo dan mantan Gubernur DKI tersingkat yang sering menyuguhkan berbagai terobosan yang berbeda dan tentu saja terutama oleh rakyat yang menunggu hasil gebrakannya.

Selain kunjungan resmi kenegaraan dengan Presiden Obama di Washington DC, salah satu agenda utama blusukan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat ini adalah mengunjungi Silicon Valley di San Fransisco untuk bertemu dengan berbagai komunitas dan pemimpin bisnis ekonomi digital kelas dunia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kunjungan ini menjadi menarik untuk dicermati, karena saat ini ekonomi digital telah menjadi tren dunia dan diyakini merupakan salah satu pendorong utama ekonomi masa kini. Sebagaimana diketahui, tren ekonomi dunia telah mulai bergeser dari ekonomi berbasis informasi menjadi ekonomi berbasis kreatifitas alias ekonomi kreatif.

Dengan penetrasi internet yang semakin meningkat di seluruh dunia, memungkinkan seluruh masyarakat di dunia saling terkoneksi dalam melaksanakan kegiatan ekonomi sehingga menciptakan berbagai peluang baru ekonomi kreatif digital.

Ekonomi Digital disukai oleh berbagai pemimpin dunia saat ini karena merupakan sumber daya yang dapat diperbarui dan memungkinkan siapa saja bisa berkesempatan untuk masuk ke dunia ekonomi digital ini. Tinggal masalahnya apakah mereka mampu mencapai titik economy of scale atau tidak.

Di sini peran pemerintah sangat vital untuk mengembangkan sektor ekonomi digital ini agar tetap tumbuh dan berkembang melampaui titik keekonomiannya serta sukses mendorong berbagai peluang ekonomi baru di masyarakat.

Namun demikian, ekonomi digital masih banyak menyisakan berbagai hal yang perlu segera diselesaikan. Ekonomi digital lebih banyak fokus pada sisi aplikasi dan memperkenalkan apa yang dinamakan dengan over the top (OTT).

Bagi negara maju yang telah merdeka dari digital divide dengan infrastruktur internet yang telah menyebar ke seuruh penjuru negeri, OTT ini bukanlah ancaman dan malah menjadi senjata baru untuk menguasai perekonomian negara lain dengan langsung mengakses ke penduduknya.

Namun bagi negara berkembang seperti Indonesia, OTT menjadi ancaman baru bagi penyelenggaraan telekomunikasi karena mem-bypass model bisnis dengan langsung menghubungkan pelanggan dan aplikasi melalui jaringan internet publik dan juga tidak menguntungkan bagi pemerintah karena biasanya OTT tidak ikut membantu meningkatkan penetrasi infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Belum lagi, kecenderungan untuk memperlakukan internet sebagai dunia yang bebas (country-less), termasuk misalnya menghindari pungutan pajak dari negara tempat transaksi dengan menggunakan mekanisme kartu kredit atau pembayaran online lainnya.

Oleh karena itu, wajar kalau kemudian banyak pula yang mengharapkan kunjungan Presiden Jokowi ini mampu menjembatani kesenjangan bisnis antara penyelenggara telekomunikasi, kepentingan negara dan pemain OTT yang utamanya bermarkas di Silicon Valley, San Fransisco, Amerika Serikat.

Sebagaimana diketahui, Jokowi diagendakan di antaranya untuk bertemu dengan komunitas di Silicon Valley dan pimpinan perusahaan ekonomi digital kelas dunia seperti Plug & Play, Google, Apple, Facebook, Twitter dan lain sebagainya.

Menarik untuk diketahui, apa sebenarnya strategi Presiden Jokowi untuk kunjungannya ke Silicon Valley, di San Fransisco, Amerika Serikat sebagai kiblat dari ekonomi digital di dunia.

Karena rakyat indonesia tentu masih ingat, bahwa saat kampanye setahun yang lalu, Presiden Jokowi telah berjanji untuk mendorong, memperkuat dan mempromosikan industri kreatif dan digital sebagai salah satu upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Tiga Opsi Strategi Bisnis untuk Ekonomi Digital

Presiden Jokowi setidaknya memiliki 3 opsi dalam menentukan strategi bisnis dalam mengembangkan ekonomi digital sebagai keunggulan bersaing Indonesia diantara negara-negara lain di dunia.

Opsi strategi bisnis yang pertama adalah strategi komparatif dengan menciptakan keunikan sumberdaya yang sulit ditandingi oleh negara lain. Bisa saja strategi ini dipilih, namun sumberdaya yang dimiliki Indonesia haruslah sangat bernilai, sangat jarang, sangat sulit untuk ditiru dan mampu dieksploitasi oleh organisasi kenegaraan secara keseluruhan.

Strategi ini biasa digunakan oleh negara-negara maju untuk menciptakan comparative advantage-nya dibanding negara-negara lain. Bagi Indonesia, hal ini tentu masih masih memerlukan proses yang masih sangat panjang.

Opsi strategi bisnis yang kedua adalah strategi kompetitif dengan menekankan keunggulan pada rendahnya biaya, diferensiasi ataupun fokus pada niche market dalam industri ekonomi digital.

Strategi ini umumnya digunakan oleh negara-negara maju yang memiliki ekosistem ekonomi digital yang sudah mapan dan ditunjang oleh infrastruktur internet yang sudah merata untuk menciptakan competitive advantage-nya dibanding negara-negara lain.

Opsi ini juga bisa saja dipilih, namun melihat kondisi perkembangan ekonomi digital di indonesia yang masih berada dalam tahap perkembangan awal, tentu Indonesia belum siap untuk berhadapan langsung dengan para pemain dunia secara langsung.

Opsi strategi bisnis yang ketiga adalah strategi kooperatif. Strategi ini umumnya digunakan oleh negara-negara yang masih memiliki posisi yang lebih lemah dibanding negara lainnya.

Meskipun kelihatannya strategi ini terkesan lemah, namun apabila memiliki prospek jangka panjang yang sangat baik, penggunaan strategi ini justru akan mengantarkan keunggulan posisional yang lebih baik.

Kemitraan dapat dilakukan baik untuk sektor hulu maupun sektor hilir, tergantung sisi mana yang palig dibutuhkan negara tersebut untuk mengatasi kelemahannya. Opsi ini bisa saja dipilih, sehingga dengan bermitra, diharapkan Indonesia bisa cepat mengejar ketertinggalannya memanfaatkan pasar yang besar dan banyaknya potensi lokal yang bisa digali dan kembangkan sebagai diferensiasi.

Manakah di antara ketiga strategi diatas yang terbaik? Jawabannya sebenarnya adalah tergantung pada situasi masing-masing negara.

Dalam berbagai literatur manajemen strategik, strategi komparatif digunakan ketika kita memiliki keunikan sumberdaya yang sulit disaingi oleh pihak lain. Strategi kompetitf digunakan ketika posisi kita lebih unggul dibanding yang lainnya, meski sama-sama tidak memiliki keunikan sumber daya.

Dan strategi kooperatif umumnya digunakan sebagai strategi temporer ketika keunggulan posisi kita lebih rendah dibanding pemain lain yang lebih dulu unggul.

Pilihan Strategi Ekonomi Digital ala Jokowi

Melihat uraian di atas, kelihatannya Presiden Jokowi telah menyadari bahwa dalam sektor ekonomi digital, posisi Indonesia masih belum mampu mengungguli negara lain yang telah lebih maju.

Bukan saja terletak pada kemampuan SDM ekonomi digital yang masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, tetapi lebih pada infrastruktur dan akses pendanaan ke dunia internasional.

Di sisi lain, potensi pasar Indonesia dan pertumbuhannya masih sangat menjanjikan dibandingkan dengan negara-negara maju. Jadi tidak ada kata lain, Indonesia harus segera berbenah dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital agar membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa harus mengandalkan sumber daya alam Indonesia yang semakin menipis.

Oleh karena itu, dapat dimengerti kalau Presiden Jokowi pada tahapan ini menggunakan strategi kooperatif (kemitraan) dengan negara yang jauh lebih maju terutama dari infrastruktur teknologi dan akses pendanaan.

Keterbatasan infrastruktur teknologi digali dengan penjajakan kerjasama dengan Google, Apple, Facebook dan lain lain, sedangkan keterbatasan akses pendanaan diakselerasi misalnya dengan mengembangkan Venture Capital anak bangsa di Silicon Valley, San Fransisco, Amerika Serikat untuk menghubungkan kreativitas anak bangsa dengan akses ke penyandang dana global.

Sekilas, strategi yang dipilih oleh Presiden Jokowi ini terlihat paling tepat untuk situasi kondisi ekonomi digital di Indonesia yang masih dalam tahap pertumbuhan awal ini.

Namun demikian, Presiden Jokowi perlu mewaspadai bahwa strategi kooperatif biasanya hanya menciptakan keunggulan bersaing temporer yang tidak bertahan lama.

Agar sukses dalam menerapkan strategi kooperatif ini, sangat penting untuk menghindari ketergantungan jangka panjang terhadap mitra yang dipilih nantinya. Tentu mitra tersebut pastinya juga memiliki kepentingan agar terus menciptakan ketergantungan Indonesia terhadap mereka.

Di sini diperlukan kemampuan negosiasi pemerintah Indonesia secara cerdik namun tetap tegas agar tidak menyesal dan merugikan rakyat Indonesia di kemudian hari. Apapun yang diputuskan pemerintah, sudah tentu harus memberikan sebesar-besarnya kemanfaatan dan kesejahteraan bagi bangsa sendiri.

Agar memiliki keunggulan bersaing secara berkesinambungan, Presiden Jokowi juga perlu mengembangkan dan menjalankan roadmap ekonomi digital yang didesain khusus untuk kearifan lokal indonesia, yang jelas dan terukur agar mampu menciptakan keunggulan bersaing dan secara bertahap menciptakan keunikan sumber daya ekonomi digital indonesia.

Tentu tugas berat ini tidak hanya menjadi tugas Presiden Jokowi , Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kominfo serta kementerian/lembaga terkait lainnya saja, melainkan tugas kita semua untuk bersama-sama, gotong royong untuk memperkuat ekonomi digital di Indonesia.

Selamat blusukan Presiden Jokowi, buktikan bahwa ekonomi digital di Indonesia mampu menjadi tuan di negeri sendiri dan memberikan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Ekonomi digital yang berdikari, berdaulat dan berkepribadian Indonesia.


*) Penulis adalah Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi Bidang Bisnis & Ekonomi Mikro pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Dosen Manajemen Strategik pada Program S1 Manajemen, MM dan Doktor Ilmu Manajemen Kekhususan Manajemen Bisnis, FEB Universitas Padjadjaran. Dapat dihubungi melalui email: imam.nashiruddin@dmb.fe.unpad.ac.id. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan institusi terkait.

(ash/ash)




Hide Ads