Kontribusi Aplikasi Digital Masih 1,6%

Jakarta - Industri kreatif punya potensi besar menyumbang pendapatan nasional. Ranah ini semakin mendapat perhatian khusus di era pemerintahan Jokowi, dan dicanangkan untuk bisa berkontribusi lebih banyak.

Dikatakan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, pemerintah dan badan yang dikepalainya mendukung penuh segala bentuk gerakan yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif, tak terkecuali program pengembangan ekonomi dan ekosistem berbasis internet 'Grow Local, Go Global' yang digagas Baidu Indonesia.

"Ekonomi kreatif berkontribusi sebesar 71% terhadap PDB nasional. Lapangan kerja yang diciptakan sebesar 12 juta tenaga kerja dan kontribusi terhadap devisa sebesar 5,8% dari total ekspor nasional," Triawan memaparkan data di acara 'Grow Local, Go Global' Baidu Indonesia di Hotel Pullman, M.H.Thamrin, Jakarta, Rabu (23/9/2015).

Khusus untuk digital kreatif, angkanya masih kecil. Padahal, peluang untuk menggali keuntungan dari sini sangat banyak. Indonesia punya banyak pengguna yang selalu penasaran menjajal aplikasi baru di perangkat mobile mereka, di samping banyak pula developer dengan karya bagus.

"Industri kreatif untuk kuliner dan fashion berkontribusi paling besar untuk ekonomi nasional. Aplikasi digital, game masih sangat sedikit, cuma 1,6%. Angka kecil bukan berarti tidak kami perhatikan. Justru itu menjadi fokus kami," ujar ayah dari penyanyi Sherina Munaf ini.

Diakui Triawan, untuk menuju ke sana ada banyak tantangan. Banyak PR yang harus diselesaikan dengan rajin berdiskusi dengan banyak pihak, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). PR tersebut antara lain soal regulasi, akses pemasaran aplikasi dan sejumlah hal teknis.

"Kami harapkan, dengan adanya dukungan dari program seperti yang dibuat Baidu Indonesia ini bisa menjadi angin segar untuk mendukung dan mendorong pertumbuhan industri kreatif kita," sebutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menkominfo Rudiantara mengatakan penggodokan roadmap e-commerce sudah mencapai 98%. Diharapkan tak lama lagi, roadmap tersebut bisa langsung digeber.

"Tinggal tahap finalisasi. Ada delapan kementerian dan lembaga yang turut terlibat sehingga diharapkan bulan ini dapat kita selesaikan," jelasnya.

Dikatakan pria yang akrab disapa Chief RA ini, roadmap tersebut mencakup isu-isu e-commerce yang harus dibenahi, termasuk di dalamnya membahas startup dan para developer pembuat aplikasi.

Setidaknya ada enam isu terkait e-commerce, yakni pendanaan dan investasi, logistik, perpajakan, infrastruktur ICT, perlindungan konsumen dan perizinan.

"Di dalamnya termasuk membahas bagaimana menerapkan pajak e-commerce, payment gateway, perizinan yang realistis untuk startup, perlindungan konsumen yang prosesnya harus simpel, logistik dengan memanfaatkan PT Pos Indonesia dan tentunya infrastruktur yang menjadi my main job," jelasnya.

(rns/ash)