.webp)
Dua kementerian mendorong seluruh pekerja di bidang teknologi informasi komunikasi mengambil program sertifikasi. Langkah ini dilakukan pemerintah agar SDM lokal mampu bersaing ketika Indonesia mulai memasuki era persaingan terbuka Masyarakat Ekonomi ASEAN akhir 2015 ini.
Dalam pertemuan antara Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Menteri Komunikasi Informatika Rudiantara di gedung Kominfo, Senin (2/2/2015) pagi ini, keduanya membahas urgensi tentang peningkatan jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berbasis TIK yang saat ini masih minim.
"Dari data yang ada jumlah LSP untuk bidang TI baru dua, LSP Telematika dan LSP TIK. Padahal minimal harusnya ada 15, kalau mau lebih bagus lagi 40," kata Menteri Rudiantara saat ditemui media usai pertemuan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita juga dorong teman-teman di sektor TIK selain melengkapi kompetensinya tapi juga institusi yang terkait dengan itu. Tujuannya untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM, berikut dengan sertifikasi," ujarnya.
Rudiantara menambahkan, Kemenkominfo selain berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, juga akan melakukan pertemuan dengan semua perwakilan industri TIK di Indonesia untuk mengantisipasi persaingan pasar bebas ASEAN ini.
"Kita rapat dengan semuanya, operator dan asosiasi. Karena MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) ini kan akhir tahun ini. Dengan asosiasi semua kita kebut harus ada konsensus kapan mau menerapkan," katanya.
Indonesia menurutnya akan mendapat ancaman serius dari ekspansi pekerja TI asing. Pasalnya, para pekerja asing ini sejak awal memang telah disiapkan untuk bersaing, khususnya di negara-negara yang tidak mengandalkan sumber daya alam.
"Mereka kan berpatokannya pada orang karena tidak punya sumber daya alam seperti kita. Lalu sertifikasinya untuk siapa? Kita bukan tidak mau ada orang asing di sini, tapi mesti ada syarat-syarat," kata Chief RA, panggilan akrab Rudiantara.
"Akhir Februari ini konsensus sudah ada karena mesti dituangkan ke dalam beleid. Tujuannya memperbanyak LSP. Kita akan tahu berapa banyak jumlah LSP dalam industri TIK ini," paparnya lebih lanjut.
Chairul Anwar, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenakertrans, mengakui pembinaan SDM di Indonesia memang membutuhkan kerja keras yang ekstra. Karena sumber daya yang tersedia sangat minim.
"Kami hanya mampu menyiapkan 80 ribu orang yang kompeten melalui lembaga pelatihan yang ada. Lalu bagaimana kami mendorong, kami tunggu bagaimana pelaku industri," katanya di sela kesempatan yang sama.
"Balai latihan kerja kita sejumlah 700-an di seluruh Indonesia. Kita juga sedang mengidentifikasi lembaga-lembaga pelatihan yang ada saat ini. Lembaganya harus diakreditasi," pungkasnya.
(rou/fyk)
