'Sayang, Jika Kominfo Miskomunikasi & Disinformasi'

Jakarta - Dunia internet belakangan diramaikan dengan pemblokiran vimeo. Namun di balik penyegelan situs berbagi video tersebut sejatinya ada hal yang lebih penting lainnya terkait masa depan internet Indonesia. Apa itu?

Menurut Praktisi Internet Sehat dari ICT Watch Donny B.U., esensi dari suara-suara yang berkicau di Twitter terhadap Kominfo belakangan ini sejatinya bukan pada 'vimeo diblokir'. Tetapi prosedur yang tidak transparan/akuntabel, semena-mena dan penjelasan yang mencla-mencle dari Kominfo itu sendiri.

"Mengapa teman-teman di Twitter dan saya kritis bertanya tentang Trust+ itu? Karena kominfo, termasuk menterinya, digaji dengan pajak rakyat," tegas Donny di Twiiter.

"Saya tidak mau pajak saya dipakai semena-mena untuk blokir akses sana-sini, dengan alasan yang mencla-mencle dan prosedur ala Deppen 2.0," lanjutnya.

Tercatat, Donny melanjutkan, sekian kasus kejadian mencla-mencle selagi lempar tanggung jawab antara ISP vs Kominfo, gara-gara pemblokiran yang tidak akuntabel.

"Energi kita semua terkuras, karena berulang terjadi. Pun jika didiamkan, semakin permisif rakyat dengan rezim kontrol informasi," imbuh pria yang juga menjadi dosen di sejumlah universitas swasta di Jakarta tersebut.

Tata kelola internet dinilai sudah seharusnya dirumuskan dan disepakati oleh multistakeholder, Termasuk di antaranya pemerintah, kalangan bisnis, civil society, akademisi dan lainnya.

"Dalam beberapa kali email dengan teman-teman di internal kominfo, sebenarnya saya paham kekhawatiran mereka jika melibatkan multistakeholder. Kominfo terkesan 'khawatir' legitimasinya akan berkurang jika ada pelibatan yang inklusif dari publik," jelas Donny.

"Mereka mau, asalkan... mereka (Kominfo) bisa yakin diri mereka memang dapat trust (kepercayaan) dari publik untuk atur internet. Ini yang belum cocoknya," imbuhnya.

Padahal, kepercayaan dari publik itu dinilai dilandasi dgn proses engagement yang berkelanjutan, dengan dialog yang egaliter, terbuka, serta inklusif.

Di sisi lain, Donny menilai, ketika mendapatkan kritik terbuka dari rakyat, Kominfo langsung menutup diri, cari aman, dan berakibat informasinya mencla-mencle.

Mungkin di benak kominfo, 'gugatan' rakyat atas 'kesewenangannya' tersebut dinilai baiknya dihadapi dengan membenturkan kembali ke rakyat

"Siapa yang tidak sepakat dengan anti kesewenangan praktek pembatasan informasi, kemudian dilabeli sebagai mereka yang pro pornografi? Sayang sekali, jika Kementerian Komunikasi dan Informatika, menjalankan perannya justru dengan Miskomunikasi dan Disinformasi," sergah Donny .

Oleh karena itu, Kominfo diimbau untuk membuka dialog yang terbuka dan transparan dengan rakyat yang menggajinya. Jangan lantas melempar batu sembunyi tangan.

"Dan mari, secara multistakeholder kita bangun tata kelola Internet Indonesia yang lebih baik. Semua untuk generasi penerus kita," Donny menandaskan.

(ash/fyk)