Kominfo Siap Blokir Video Ancaman Kerusuhan Terkait Pilgub DKI

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) siap melaksanakan permintaan Menko Polhukam Djoko Suyanto untuk memblokir tayangan video berbau provokasi terkait Pilgub DKI. Kominfo akan memverifikasi lebih dahulu soal video itu, baru memblokir.

"Kominfo perlu segera verifikasi untuk memastikan apakah konten tersebut memenuhi unsur-unsur pelanggaran seperti diatur dalam UU ITE. Kenapa verifikasi dibutuhkan adalah supaya esensi obyektivitas terpenuhi dan bukan karena suka tidak suka. Jika ok, tugas Kominfo dan aparat melacak siapa, kapan dan di mana konten itu di-upload. Kedua, ya blokir bekerjasama dengan manajemen youtube," jelas juru bicara Kominfo Gatot Dewa Broto saat dikonfirmasi, Kamis (23/8/2012).

Gatot menegaskan, sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, tidak boleh ada konten di ranah internet yang bernuansa SARA. "Ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 28 ayat 2 adalah penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar," tuturnya.

Menko Polhukam Djoko Suyanto menyesalkan adanya tayangan di youtube yang berbau provokasi terkait Pilgub DKI Jakarta. Di dalam video itu ada seseorang yang memakai penutup kepala mendiskreditkan etnis tertentu. Orang itu mengancam agar kelompok tertentu tidak ikut Pilgub, bila tidak kerusuhan mengancam.

"Beredarnya video hasutan di youtube yang mendiskreditkan golongan etnis tertentu. Di dalam video tersebut ada seorang berwajah tertutup dengan background diedit peristiwa kerusuhan '98. Orang ini mengancam untuk tidak ikut dalam Pilkada DKI kepada kelompok tertentu sebab kalau itu terjadi peristiwa '98 akan terjadi," kata Djoko di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Djoko dalam jumpa pers itu didampingi Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo dan Kepala BNPT Ansyaad Mbai. Djoko mewanti-wanti masyarakat agar segera melaporkan ke pihak berwajib apabila menemukan video atau selebaran provokasi seperti itu.

(ndr/ash)