Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto mengatakan bahwa Ketua KPUD DKI Jakarta Dahlia Umar sudah mengajukan permintaan tersebut ke Kominfo, BRTI dan asosiasi operator seluler secara langsung.
"Kami dimintai bantuan karena ini terkait Permen Kominfo nomor 11 tahun 2009 terkait aturan tentang kampanye lewat jasa telekomunikasi. Pada prinsipnya kita siap membantu, karena memang Permen tersebut bukan cuma buat Pilpres," lanjut Gatot kepada detikINET.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua itu tergantung dari operator sendiri, sesuai kemampuannya. Dan nomornya yang dikirimkan juga tidak semua, tetapi random. Sementara isi SMS tersebut belum diputuskan," Gatot menambahkan.
Meski sudah disetujui secara prinsip namun tetap saja dengan adanya bantuan gratis dari operator ini Kominfo berharap kualitas jaringan tidak menjadi terganggu. Termasuk jika ada permintaan dari kota atau Pilkada lain.
"Kalau untuk semua propinsi sepertinya sulit. Bayangkan saja di Indonesia itu ada berapa propinsi dan Pilkada yang akan digelar. Ini kan sifatnya sukarela dari operator," kata Gatot.
"Tapi nanti kita ingin semacam keterangan resmi dari KPUD. Jadi nanti kalau ada masyarakat yang mengeluh soal SMS sosialisasi ini tahu bahwa itu merupakan permintaan KPUD. Semoga saja publik tidak merasa terganggu dan terbebani," Gatot menandaskan.
(ash/fyk)