Ambisi Surabaya menjadi Kota Pintar tercermin dalam anggaran Rp 22 miliar yang disiapkan. Tentunya, anggaran itu tidak seluruhnya untuk proyek Kota Pintar, melainkan anggaran setahun untuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
"Anggaran untuk Dinas Kominfo Surabaya Rp 22 miliar per tahun. Untuk bidang TI sendiri, dananya 15 miliar," tukas perwakilan Dinas Kominfo kota Surabaya, Chalid Buhari.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dampak yang dirasakan dari sistem yang terkomputerisasi adalah menghemat waktu, efisien dalam mengurus berbagai keperluan seperti surat-surat penting dan
memudahkan akses informasi yang luas bagi penduduk," kata Chalid.
Sementara manfaat lain yang bisa diambil adalah soal transparansi. Menurut Chalid, dengan adanya sistem seperti ini dapat mencegah para pegawai pengurus administrasi yang nakal untuk melakukan pungutan liar alias pungli.
"Contohnya, jika mengurus KTP atau surat-surat penting kan suka lama, setelah dikasih uang tip baru jadi cepat. Nah kalau sistem terkomputerisasi seperti ini Alhamdulillah mengurangi praktik seperti itu," ujarnya.
Sayangnya, Chalid tidak memiliki data seberapa besar penurunan praktek-praktek nakal para pegawai publik tersebut setelah menerapkan konsep komputerisasi ini.
Hanya saja yang pasti, untuk mengimplementasikan berbagai layanan TI demi menggapai smart city ini dibutuhkan dana yang tidak sedikit.
Sebenarnya, ia menandaskan, konsep kota pintar seperti ini tidak cuma diterapkan di Surabaya. Ada banyak kota lain yang juga telah atau mulai menerapkannya. Hanya saja mungkin tidak terekspos. (rns/ash)