Kasus Depkumham Bikin BUMN Ngeri Tender IT

Bandung - Kasus pengadaan mesin identifikator sidik jari di Departemen Hukum dan HAM (sekarang bernama Kementerian Hukum dan HAM), dan kasus Masaro di Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Kehutanan) menjadi momok bagi BUMN dan instansi pemerintah. Mereka dianggap menjadi ngeri dalam mengadakan tender pengadaan IT.

Akibatnya, pembangunan infrastruktur teknologi informasi milik BUMN dan pemerintah pada 2010 ini diprediksi terhambat akibat kekhawatiran pelaku pengadaan barang atau jasa IT.

Chief Lembaga Riset Telematika Sharing Vision, Dimitri Mahayana mengungkapkan bahwa gejala kekhawatiran kian terlihat sejak kasus pengadaan telematika ramai disidik oleh aparat hukum.

"Seperti kasus mesin identifikator sidik jari di Departemen Hukum dan HAM serta kasus Masaro di Departemen Kehutanan. Kasus-kasus ini membuat pelaku pengadaan tender ngeri," katanya saat berbincang santai dengan detikINET, Senin (8/3/2010).

Menurut dia, kecemasan kian terasa pada tahun lalu sehingga pelaku pengadaan memilih jalan aman tidak berinventasi agresif. Dampaknya, pelayanan yang kurang optimal ke masyarakat.

"Jangan heran jika kemudian layanan bank pelat merah kalah jauh dibandingkan swasta. Lihat saja betapa cepatnya layanan elektronik BCA dibandingkan Bank BUMN, misalnya. Padahal masyarakat juga pasti butuh layanan cepat dan aman di institusi milik negara," katanya.

Pak Dim, demikian dia akrab dipanggil menegaskan jika masalah ini terus berlarut-larut maka bisa menghambat perkembangan BUMN tersebut.

"Lama kelamaan mereka (BUMN - red) tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi. Ini yang berbahaya," tegasnya.


(afz/wsh)