IT KPU Gagal Total?

Jakarta - Pemerintah saja sudah gatal dengan lambatnya sistem TI Pemilu dalam mengirimkan dan menghitung suara. Bagaimana dengan masyarakat? Mereka pun pasti lebih tak sabar menanti siapa yang akan menjadi wakilnya di
Senayan.

Sampai Selasa (21/4/2009) pagi, pukul 06:00, suara yang masuk ke Tabulasi Nasional KPU tercatat baru di kisaran 13 jutaan suara. Sementara target KPU sendiri, minimal 80 persen dari suara yang mencontreng dapat mereka tampung.

Jumlah DPT pada Pemilu 2009 ini kurang lebih ada sekitar 171 juta, taruhlah ada 40 persen yang golput atau tak dapat kesempatan mencontreng. Dengan kata lain, ada sekitar 101 juta suara yang harusnya ditampung KPU.

Namun sudah dua minggu sejak hari pencontrengan berselang, suara yang masuk ke Tabulasi Nasional Pemilu yang bertempat di Hotel Borobudur nan jauh dari harapan.

Padahal diikutsertakannya IT dalam Pesta Demokrasi lima tahunan ini sejatinya untuk lebih memudahkan dan mempercepat pekerjaan KPU, bukan malah sebaliknya. Alhasil, ketika hal itu terjadi beragam penilaian minor menyerang sistem TI KPU.

Kisruh Sejak Awal

Berbagai masalah yang menyertai TI KPU sebenarnya sudah terjadi sejak awal persiapannya. Tak percaya? Hal itu bisa dibuktikan ketika Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari tiba-tiba 'memecat' alias tak lagi mengikutsertakan Ketua dan Sekretaris Tim TI KPU Dr Bambang Edi Leksono dan Hemat Dwi Nuryanto dalam persiapan terakhir.

Hafiz saat itu berkilah, awal mula perselisihan ini akibat KPU punya pandangan lain, sedangkan Ketua TI KPU juga punya pandangan berbeda. Perbedaan yang dimaksud salh satunya terkait penggunaan teknologi Intellegent Charracter Recognition (ICR), yang nantinya akan memegang peran penting dalam rekapitulasi suara.

Tak pelak, kedua orang yang disingkirkan tersebut memiliki asa pesimistis terhadap lembaga yang pernah diperkuatnya tersebut. KPU sendiri, di tengah kejaran deadline hari pencontrengan dan segunung harapan dari masyarakat akhirnya mengambil langkah taktis dengan meminta bantuan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Dengan dalih untuk menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara, BPPT tentu saja menerima 'todongan' tersebut. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 25 orang ahli TI dari BPPT diterjunkan untuk menyiapkan segala sesuatunya.

Mendapati 'produk yang setengah jadi', tim BPPT pun mengakui tak memiliki target muluk untuk menyediakan sistem TI pemilu yang wah. Mereka pun mengeluarkan target klise, "kami upayakan semaksimal mungkin".

Hasilnya, ya 'semaksimal' yang diupayakan. Situs Tabulasi Nasional yang beralamat di tnp.kpu.go.id di awal kelahirannya sempat down sehingga sulit diakses sampai puncaknya suara yang masuk ke Tabulasi Nasional berjalan bak semut.

Jika sudah begini, seperti biasa, setiap pihak yang ditodong coba mengeles bak jurus Tai Chi. Bahkan ironisnya, tim TI KPU dalam beberapa hari terakhir mendadak ngumpet, sulit sekali dihubungi. Telepon tak diangkat, SMS pun tak dibalas.

Kambing Hitam ICR

Penggunaan teknologi ICR yang pada awalnya menuai kekhawatiran akhirnya benar-benar menjadi biang kesalahan. Seperti diketahui, dengan sistem ini, formulir C1-IT, yakni hasil rekap perolehan suara di TPS yang dibuat khusus dan ditulis tangan, akan dikirim ke kelurahan dan diteruskan ke KPUD Kabupaten/Kota untuk discan.

Hasil scanning yang berbentuk image ini kemudian ditafsirkan ke dalam bentuk angka dan huruf lewat ICR. Hasilnya lantas dikirim ke KPU pusat untuk diproses dan ditayangkan di website khusus sebagai hasil perolehan suara per TPS.

Namun, itu kan harapan di atas kertas. Sementara implementasinya tak semanis itu. Dikatakan praktisi TI dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ir Dedy Syafwan MT, kerawanan sistem TI KPU justru terletak pada ICR itu sendiri.

Akurasi pemindahan dari gambar ke angka dan huruf belum teruji. Angka 7 di gambar bisa teridentifikasi sebagai angka 1, angka 6 bisa jadi 0, dan sebagainya. Demikian juga huruf dari a hingga z, bisa berubah dari aslinya karena form C1-TI ditulis tangan.

Mengingat adanya potensi kesalahan ini, kata Dedy, perlu proses validasi dan verifikasi atas hasil ICR untuk memastikan kebenaran datanya. Jika tidak, sangat mungkin hasil ICR berbeda dengan data yang tertulis di formulirnya.

"Apalagi jumlah formulirnya mencapai ribuan mengingat jumlah TPS per kabupaten/kota bisa lebih dari 1.000, dan tiap TPS menyetor 8 lembar formulir," ujarnya.

Gagal Total

Senada dengan Dedy, M. Salahuddien, Wakil Ketua Indonesia Security Incident Responses Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) pun menjatuhkan penilaian serupa.

"Salah satu yang menurut kita merupakan pilihan fatal itu ya pemanfaatan teknologi ICR. Itu menurut saya gagal total. Kemarin 500 daerah menyatakan mereka tidak mampu atau kesulitan memanfaatkan teknologi itu, ada beritanya. Itu artinya, semua KPUD gagal menggunakan solusi tersebut," seloroh Didin -- sapaan akrabnya -- kepada detikINET beberapa waktu lalu.

Itu baru dari sisi ICR, belum lagi dilihat dari sisi SDM yang dinilai masih belum cakap dengan teknologi yang digunakan sehingga pekerjaan terhambat, server tak memadai hingga harus meminjam server BPPT dan masih banyak lagi rintangan menghadang.

Didin bahkan berani menilai bahwa kinerja sistem TI KPU pada Pemilu 2009 ini tak lebih dari 25 persen jika dibandingkan dengan Pemilu 2004 lalu.

KPU memang tak bisa disalahkan seutuhnya. Sebab, bagaimanapun juga mereka sudah berusaha dengan keras untuk menciptakan Pesta Demokrasi bagi rakyat Indonesia dengan tertib dan lancar.

Ya, semoga saja pada Pilpres nanti kesalahan-kesalahan yang mencoreng muka KPU ini bisa segera diperbaiki. Jika tidak, hati-hati saja terjatuh di lubang yang sama.

Penulis, Ardhi Suryadhi, adalah jurnalis di detikINET.com. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mencerminkan pendapat institusi tempatnya bekerja.

(ash/wsh)