"Ada beberapa sparepart yang langka. Jadi kami harus belanja ke luar negeri untuk mendapatkannya," ujar Iwan Ahmadi Lubis, Business Operations Manager PT Lapi Divusi, Penanggungjawab Pekerjaan Pemeliharaan Data Center KPU untuk Pemilu 2009 saat ditemui detikINET di kantornya, Senin (13/4/2009) sore.
Menurut Iwan, perjuangan pihaknya dalam mencari beberapa sparepart untuk menghidupkan kembali server KPU bekas pemilu 2004 itu tidaklah mudah. Bahkan ada sparepart yang terpaksa harus dibeli dengan harga dua kali lipat dari harga aslinya demi mengejar tenggat waktu yang ditentukan KPU.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iwan juga merasa kecewa dengan pihak-pihak yang menuduhnya korupsi dalam proses pengadaan dan pemeliharaan data center KPU. Menurutnya, pihaknya telah sesuai dengan apa yang diminta oleh KPU dalam kontrak.
"Kenapa yang bermasalah aplikasi, tapi teriak-teriaknya ke kita (server - red) yang kurang," katanya.
Sebelumnya, Iwan sempat menyarankan ke KPU untuk membeli server baru ketimbang menggunakan server bekas pemilu 2004. Namun, kata Iwan, KPU memiliki regulasi yang tidak memungkinkan pembelian server baru.
Disinggung mengenai pagu anggaran KPU untuk pengadaan dan pemilharaan data center yang mencapai Rp 2,3 miliar apakah cukup untuk menghadapi pemilu 2009, Iwan mengaku dengan dana sebesar itu pada dasarnya kurang untuk pembelian server baru.
"Kalau untuk pembelian server baru dengan dana segitu (Rp 2,3 miliar - red), itu kurang. Sekarang kalau hanya untuk kirim data dari TPS itu paling hanya sekitar 50 kilobyte. Itu belum termasuk image. Jadi ada dua data yang dikirim, satu adalah data teks dan satu lagi data image yang berisi hasil scan," paparnya.
(afz/ash)