Jika masih menggunakan software proprietary tentunya hal ini akan menjadi paradoks. Pasalnya, BPPT akan dianggap 'durhaka' dengan 'bapaknya', yakni Ristek yang menjadi lembaga pemerintah pendorong penggunaan software Open Source.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPPT Marzan Azis mengatakan, keputusan untuk menggunakan software proprietary atau Open Source di sistem TI KPU masih belum ditentukan. "Masih menunggu hasil review dari tim ahli BPPT yang diperbantukan di KPU," ujarnya kepada detikINET, Kamis (13/3/2009) petang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita juga inginnya pakai Open Source. Tapi masalahnya, apakah dengan waktu sesempit ini memungkinkan? Karena yang penting masyarakat dapat melihat perolehan suara pada 9 April nanti," tukasnya.
Dengan waktu yang tinggal menghitung hari ini, Marzan pada awalnya juga pesimistis bahwa sistem TI KPU akan siap sesuai yang diinginkan di tenggat waktunya. Namun kepercayaan diri itu meningkat seiring berdasarkan hasil hitung-hitungan masih memungkinkan.
"Kita juga tidak bisa menjamin, tapi secara hitung-hitungan masih mungkin. Jadi mungkin kita bakal menggunakan fasilitas yang bisa dimanfaatkan, ya dimanfaatkan. Ini pertaruhan kredibilitas negara," pungkasnya. (ash/fyk)