.webp)
Xiaomi menolak seruan sekelompok anggota parlemen Amerika Serikat yang meminta pemerintah AS memasukkan perusahaan teknologi asal China itu ke dalam daftar perusahaan yang diduga memiliki kaitan dengan militer China.
Dalam pernyataan resminya pada Selasa waktu setempat, Xiaomi menegaskan bahwa perusahaan tersebut murni bergerak di sektor konsumen dan tidak memiliki afiliasi apa pun dengan institusi militer China. Xiaomi menyebut tudingan tersebut tidak berdasar.
"Xiaomi bukan perusahaan militer China dan tidak berafiliasi dengan entitas militer mana pun. Produk dan layanan kami ditujukan sepenuhnya untuk penggunaan sipil dan komersial. Tidak ada dasar untuk memasukkan Xiaomi ke dalam daftar 1260H," kata Xiaomi dalam pernyataannya, seperti dikutip dari SCMP, Kamis (25/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan ini merespons surat terbuka yang dikirimkan sembilan anggota parlemen Partai Republik AS kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth pekan lalu. Dalam surat tersebut, para legislator mendesak Pentagon menambahkan lebih dari selusin perusahaan teknologi China ke dalam daftar Section 1260H, termasuk Xiaomi, startup AI DeepSeek, dan pembuat robot humanoid Unitree.
Daftar 1260H sendiri merupakan daftar perusahaan yang oleh Departemen Pertahanan AS dianggap memiliki hubungan dengan militer China. Berbeda dengan daftar hitam perdagangan, masuknya sebuah perusahaan ke daftar ini tidak otomatis memicu sanksi, namun berfungsi sebagai peringatan bagi lembaga pemerintah dan entitas bisnis AS terkait risiko kerja sama.
Hingga kini, DeepSeek, Unitree, maupun Pentagon belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan komentar terkait isu tersebut.
Para anggota parlemen AS juga mendorong agar perusahaan China di sektor bioteknologi, manufaktur ilmu hayati, robotika, kecerdasan buatan terwujud (embodied AI), hingga pembuat layar dan chip turut dimasukkan ke dalam daftar tersebut.
Ini bukan kali pertama Xiaomi menghadapi tudingan serupa. Pada awal 2021, Xiaomi sempat dimasukkan ke dalam daftar "Communist Chinese Military Company" (CCMC) oleh Departemen Pertahanan AS. Xiaomi kemudian menggugat pemerintah AS, dan pada tahun yang sama perusahaan tersebut berhasil dikeluarkan dari daftar tersebut. Daftar CCMC sendiri kemudian dihapus dan digantikan oleh mekanisme 1260H.
Sejumlah perusahaan China lain, seperti produsen drone DJI, juga pernah menempuh jalur hukum untuk menantang penetapan serupa oleh pemerintah AS.
(asj/asj)
