Jumat, 20 Okt 2017 14:05 WIB

3 Tahun Jokowi-JK

Aturan Sakti yang Taklukkan Apple, Xiaomi dkk di Indonesia

Fino Yurio Kristo - detikInet
Ilustrasi. Foto: Ari Saputra Ilustrasi. Foto: Ari Saputra
Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berusia tiga tahun. Dari sisi teknologi, ada beberapa gebrakan kebijakan dalam rentang waktu tersebut. Salah satunya aturan soal Tingkat Kandungan Dalam Negeri atau TKDN untuk ponsel 4G yang dieksekusi Kementerian Informasi dan Informatika.

Kebijakan TKDN itu mulai dicetuskan Menkominfo Rudiantara pada awal tahun 2015. Menkominfo menjelaskan, pemerintah tak mau bisnis 4G hanya bisa dinikmati asing. Sehingga mulai dari perangkat jaringan hingga smartphone yang dijual di Indonesia, wajib memiliki kandungan lokal.

"Mulai 1 Januari 2017, CPE (customer premise equipment/handset pelanggan) harus memenuhi TKDN minimal 40%. Sedangkan BSS (base station/perangkat jaringan) sekitar 30%," ujar Chief RA kala itu.

Ya pada awalnya, kandungan lokal dalam aturan TKDN untuk perangka ponsel 4G minimal 40%. Kebijakan tersebut membuat para produsen asing mau tak mau harus menggunakan komponen lokal agar bisa tetap berjualan.

"Nanti, semua smartphone dan tablet 4G harus memenuhi syarat kandungan lokal 40%. Kalau sekarang masih bebas. Tapi begitu aturan ini sudah diterapkan kita akan tegas. Kalau tidak bisa penuhi syarat ya nggak boleh jualan di Indonesia," ujar Rudiantara.

Aturan TKDN sekaligus untuk menekan impor ponsel yang terus membengkak. Seperti diketahui, nilai impor ponsel Indonesia mencapai USD 3,5 miliar. Nilai tersebut berkontribusi pada defisit transaksi perdagangan. "Dengan TKDN, bisa mengurangi 30% impor pada tahun 2017," kata Rudiantara.

Kebijakan TKDN ini awalnya sempat menimbulkan gonjang ganjing. Bahkan ada protes dari Apple yang keberatan dengan aturan itu. Tapi Rudiantara mengaku tidak bergeming.

"Ya kalau brand global (termasuk ponsel buatan Amerika Serikat seperti Apple dkk) tidak bisa memenuhi konten lokal di TKDN, ya mereka tidak boleh jualan mulai 2017. Batas akhir mereka bisa jualan di Indonesia cuma sampai akhir 2016," tegasnya.

Penerapan TKDN

Tapi akhirnya pemerintah agak realistis setelah mendengarkan beragam masukan. Rudiantara tak memungkiri, vendor ponsel lokal pun belum sanggup untuk memenuhi TKDN 40% tersebut.

"Sekarang itu kan sudah ada TKDN 30%, tapi itu untuk BWA (broadband wireless access). Nah, untuk ponsel, saya sih maunya 40%. Tapi kan harus lihat kemampuan produsen dalam negeri, saat ini cuma 20%," ujarnya, juga di tahun 2015.

Sempat berubah-ubah, penetapan kebijakan TKDN diresmikan pada tahun 2016 dalam pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dengan Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong di kantor Kemenperin. Dengan jumlah TKDN menjadi 30% dalam dua skema, yaitu 100 persen software dan 100 persen hardware.

Aturan TKDN akhirnya benar-benar diterapkan pada awal Januari 2017. Dan para vendor pun ternyata mematuhinya. Baik dengan membangun pabrik sendiri untuk memenuhinya, atau menggandeng rekanan pabrikan lokal.

Apple yang sempat protes pun akhirnya mengalah. Mereka mematuhi TKDN dengan janji membangun pusat riset di Indonesia. iPhone generasi terbaru pun bisa dijual, setelah sempat tidak bisa masuk karena terganjal TKDN.

Tentu ada beberapa produsen ponsel yang tak kuat dan akhirnya menyerah karenanya. Tapi jumlah mereka hanya segelintir.

Sebelum TKDN diterapkan, semua smartphone bebas masuk tanpa aturan apapun. Kini setidaknya mereka punya kontribusi terhadap Indonesia. Jadi bisa dibilang, kebijakan ini lumayan sukses. (fyk/rou)
-
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed