Ketua APJII Benahi Infrastruktur Internet dengan Blusukan

Jakarta -

Sejak memangku jabatan sebagai Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada Mei lalu, Jamalul Izza sudah dihadapi tugas berat yang harus diselesaikan. Namun pria berkacamata ini masih sempat melakukan blusukan ke keliling Nusantara.

Dijumpai usai pembukaan Asia Pacific Network Center Workshop and Conference (APNIC) ke-40 di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (8/9/2015). Jamal, begitu ia kerap disapa, mengakui tengah rajin mengunjungi anggota APJII di daerah-daerah.

"Dengan blusukan saya dapat mengetahui permasalahan yang kerap dihadapi para anggota APJII," ujarnya.

Dikatakan olehnya, setiap daerah punya masalah yang berbeda-beda, mulai dari infrastruktur, regulasi hingga penetrasi. Namun dari semua masalah tersebut, infrastruktur adalah yang utama.

Saat ini APJII telah menyiapkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. "Kami akan mendirikan exchange di daerah. Saat ini tengah mencari partner untuk infrastruktur," kata Jamal.

Memang, rencananya dalam waktu dekat APJII akan membuka exchange di Riau. Bila resmi beroperasi membuat Indonesia memiliki dua exchange, yakni di Jakarta dan Pekanbaru. "Exchange di Pekanbaru menggunakan data center milik XL. Diharapkan tahun ini juga dapat berjalan," ungkapnya.

Dengan beroperasinya exchange di Pekanbaru, anggota APJII di Medan, Palembang, Medan dan lainnya tidak perlu menarik kabel ke Jakarta, tapi cukup ke Pekanbaru. Hanya Pekanbaru saja yang terhubung ke Jakarta.

"Biaya jadi lebih murah. Dan kalau terjadi sesuatu, exchange masih tetap menyala," jelas Jamal. Rencananya, pihak APJI akan menambah exchange di sejumlah daerah, seperti Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain.

Kembali ke tugas Ketua APJII, Jamal mengatakan saat ini dirinya tengah mengawal sejumlah regulasi serta sosialisasi ke pemerintah. Menurutnya, pemerintah semakin terbuka. Pengurus APJII pun kerap diajak duduk bareng membahas permasalahan di lapangan sebelum membuat regulasi. Hal tersebut, kata Jamal, berbeda jauh dengan pemerintah sebelumnya.

"Dulu, pemerintah langsung buat (aturan), uji publik dan langsung diterapkan. Sekarang tidak, kita diajak duduk bareng, cocok atau tidak bila suatu regulasi diterapkan," tandasnya.

(ash/ash)