.webp)
Kesepakatan restrukturisasi kepemilikan TikTok di Amerika Serikat dilaporkan turut menghasilkan komisi besar bagi pemerintah. Menurut laporan The Wall Street Journal dan The New York Times, pemerintahan Donald Trump diperkirakan akan menerima sekitar USD 10 miliar (sekitar Rp 160 triliun) dari kesepakatan tersebut.
Dana itu disebut berasal dari para investor baru yang mengambil alih sebagian besar saham TikTok di AS. Beberapa investor yang terlibat antara lain Oracle dan firma investasi Silver Lake.
Menurut laporan tersebut, sekitar USD 2,5 miliar (sekitar Rp 40 triliun) telah dibayarkan ke Departemen Keuangan AS ketika kesepakatan ditutup pada 22 Januari. Sisa pembayaran disebut akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa waktu ke depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya pada September, Trump sempat menyatakan bahwa pemerintah AS akan mendapatkan komisi besar karena berperan sebagai pihak yang memediasi kesepakatan terkait TikTok, demikian dikutip detikINET dari The Verge, Senin (16/3/2026).
Jika angka tersebut benar, komisi yang diterima pemerintah AS itu nilainya lebih dari 70% nilai kesepakatan, di mana pengambilalihan mayoritas saham TikTok oleh kelompok investor hanya sekitar USD 14 miliar (sekitar Rp 224 triliun).
Langkah ini juga dianggap sebagai contoh terbaru keterlibatan pemerintah AS dalam transaksi bisnis swasta. Dalam beberapa kasus sebelumnya, pemerintahan Trump juga disebut mengambil peran langsung dalam perusahaan teknologi dan industri strategis.
Di antaranya adalah kepemilikan sekitar 10% saham di Intel, mengambil golden share di U.S. Steel, serta kebijakan yang memberi pemerintah komisi 20% dari penjualan chip ke China oleh Nvidia.
Kesepakatan TikTok ini juga menarik perhatian karena melibatkan Larry Ellison, salah satu kroni pendukung dan penggalang dana besar bagi Trump. Ellison adalah salah satu pendiri sekaligus CTO Oracle, perusahaan yang menjadi investor utama dalam restrukturisasi TikTok tersebut.
Meski begitu, hingga kini detail resmi mengenai struktur pembayaran dan dasar hukum komisi tersebut belum dipublikasikan secara lengkap oleh pemerintah AS maupun pihak investor.
(asj/fay)
