Takut KKN, Penyerapan Anggaran Belanja TI Minim

Bandung - Penyerapan anggaran belanja untuk pengadaan teknologi informasi (TI) di sektor pemerintahan sepanjang 2006 ini diperkirakan baru sekitar 20% dari target. Ternyata ada kekuatiran yang dialami oleh para pelaku pengadaan tersebut.Demikian seperti disinyalir oleh Dimitri Mahayana, salah satu penggiat inisiatif Bandung High Tech Valley (BHTV), saat diskusi dengan para sejumlah praktisi TI di Bandung pada Kamis (17/8/2006).Dimitri, yang juga staf pengajar pada Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut, menjelaskan ketakutan yang dimaksud. "Kini rekan-rekan di pemerintahan sangat kuatir apabila melakukan pengadaan ataupun menjadi pimpro (pimpinan proyek - red.)," ujarnya.Kekuatiran tersebut karena saat ini sedang gencar-gencarnya pemberantasan KKN di Indonesia. "Karena suatu hal (pengadaan) yang sebenarnya sesuai prosedur, bisa saja diseret-seret ke soal KKN. Jadi dari pimpro maupun sekedar yang mengerjakannya saja harus berurusan dengan hukum," tambahnya.Memang, seperti diungkapkan oleh Dimitri, tetap saja ada beberapa pelaksanaan pengadaan TI di pemerintahan yang sarat dengan KKN. "Bahkan ada pula yang kick-back-nya mencapai 70%, untuk biaya ini-itu," ungkap Dimitri.Dalam kesempatan yang sama, pemilik konsultan pendidikan IZI ini pun menyarankan bagi para pengusaha TI di Indonesia untuk mulai memikirkan dan mengembangkan bisnisnya ke luar negeri."Jadi, untuk menyiasati kondisi di Indonesia tersebut, maka pengusaha TI haruslah mulai memikirkan ekspor. Karena memang pasarnya juga lebih luas dan menjanjikan," demikian tandasnya. (dbu) (rouzni/)