Perusahaan telekomunikasi Nokia mengumumkan telah menarik dirinya dari pasar Rusia. Langkah Nokia ini menyusul pesaingnya Ericsson yang pada Senin lalu mengatakan telah menangguhkan bisnisnya di Rusia tanpa batas waktu.

Imbas invasi ke Ukraina pada 24 Februari silam, membuat ratusan perusahaan asing menarik diri di Rusia setelah sanksi Barat diterapkan.

Beberapa sektor, termasuk telekomunikasi memang dibebaskan dari sanksi atas dasar kemanusiaan. Pun demikian, Nokia mengatakan bahwa keputusan keluar dari Rusia adalah satu-satunya pilihan mereka.

"Kami hanya tidak melihat kemungkinan untuk melanjutkannya di negara itu dalam keadaan saat ini," kata CEO Nokia Pekka Lundmark dalam sebuah wawancara dengan Reuters.

Ia menambahkan bahwa Nokia akan terus mendukung pelanggannya meski mereka sudah keluar dari Rusia. Dan tidak diketahui sampai kapan Nokia akan menarik diri dari Rusia.

Dalam sebuah pernyataan, Nokia mengungkapkan bahwa penangguhan pengiriman, penghentian bisnis baru, dan pemindahan riset dan pengembangan yang terbatas, sudah ditangguhkan dari Rusia selama beberapa pekan terakhir.

Nokia juga sedang mengajukan lisensi yang relevan untuk mendukung pelanggan mereka, yang sesuai dengan sanksi saat ini.

Nokia tidak memperkirakan keputusan ini akan berdampak pada prospek di tahun 2022. Namun, keputusan ini akan mengarah pada provisi di kuartal pertama sekitar USD 109 juta.

Rusia diketahui saat ini sedang berselisih dengan Finlandia dan Swedia, negara asal Nokia dan Ericsson, terkait minat mereka untuk bergabung dengan aliansi militer NATO.

Rusia juga telah mendorong perusahaan untuk mulai membangun jaringan, hanya dengan menggunakan peralatan Rusia, dan berusaha membujuk Nokia dan Ericsson mendirikan pabrik di negara itu.

Lundmark mengatakan, Nokia tidak akan mengimplementasikan rencana yang diumumkan pada November lalu, untuk mendirikan usaha patungan dengan YADRO Rusia, dalam membangun stasiun pangkalan telekomunikasi 4G dan 5G.

Lebih lanjut ia mengatakan bawah keputusan Nokia untuk pergi dari Rusia akan berdampak pada sekitar dua ribu pekerja, dan beberapa dari mereka mungkin akan ditawarkan pekerjaan di negara lain.

"Banyak yang harus diubah sebelum memungkinkan untuk mempertimbangkan kembali melakukan bisnis di negara ini," ujar Lundmark.