Tak Diuntungkan Aturan IMEI, Operator Seluler Malah Keluar Uang

Tak Diuntungkan Aturan IMEI, Operator Seluler Malah Keluar Uang

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Sabtu, 10 Okt 2020 22:30 WIB
Pada hari ini, Senin (17/2/2020) pemerintah bersama operator seluler melakukan uji coba pemblokiran ponsel black market (BM).
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Aturan pemblokiran IMEI untuk ponsel black market adalah aturan yang bisa mendorong ekonomi negara, namun ada yang aneh dalam implementasinya.

Keanehan ini adalah dalam pengadaan perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan aturan pemblokiran IMEI ini. Perangkat yang dimaksud itu adalah Equipment Identity Register (EIR) yang harus ditanggung oleh operator seluler.

Menurut pandangan pengamat gadget Lucky Sebastian, hal ini cukup aneh. Pasalnya perangkat EIR yang harganya tinggi itu dibebankan ke operator, padahal sebenarnya operator tak ada kepentingan dalam aturan ini, alias tak diuntungkan juga tak dirugikan.

"Dari sisi pengadaan perangkat keras juga cukup aneh menurut pandangan saya yang awam, seperti perangkat EIR dan CEIR yang harganya tinggi, tapi dibebankan kepada operator," ujar Lucky saat dihubungi detikINET.

"Sedangkan kalau sistem berjalan, yang diuntungkan bukan operator, karena operator kan tidak masalah siapa yang berjalan di networknya, mau ponsel BM, mau ponsel resmi," tambahnya.

Ditambahkannya, pihak yang sebenarnya berkepentingan dan diuntungkan dari aturan ini sebenarnya adalah brand manufaktur dan pemerintah.

"Yang berkepentingan dan diuntungkan adalah brand manufaktur dan pemerintah, harusnya porsi mereka lebih besar. Tetapi saya juga tidak mengerti birokrasinya bagaimana, sehingga jatuhnya ke operator," jelas Lucky.

Pada 2019 lalu XL Axiata pernah mengaku kalau mereka harus merogoh kocek sebesar USD 40 juta atau sekitar Rp 500an miliar untuk pengadaan alat EIR ini.

"Investasinya (EIR) lumayan besar, ya mungkin USD 40 juta untuk XL network kita," ucap Presiden Direktur XL Axiata Dian Siswarini ditemui di Gedung XL Axiata, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Untuk itulah XL Axiata saat itu mengharapkan adanya insentif dari pemerintah terkait pengadaan alat ini.

"Ya, kalau kita sih kalau misalkan ada insentif buat kita, mungkin dalam bentuk yang lain yang preferable, karena untuk ini juga membantu pemerintah. Kalau misalkan ada insentif dari pemerintah karena kita mengeluarkan investasi, itu tentu yang kita harapkan, BHP frekuensi misalnya," tuturnya kala itu.



Simak Video "Kemenperin Sebut Aturan IMEI Belum Efektif Blokir Ponsel BM"
[Gambas:Video 20detik]
(asj/agt)
Debat Capres AS