.webp)
Persaingan operator seluler dalam menggelar jaringan 5G di Indonesia semakin ketat. Namun, ekspansi teknologi generasi terbaru tersebut dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan pasar. Bahkan, belum kokohnya model bisnis 5G berpotensi membuat investasi operator sulit kembali.
Pengamat telekomunikasi dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI ITB), Agung Harsoyo, menilai perkembangan teknologi seluler memang tidak bisa dihindari.
Meski demikian, operator perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan teknologi yang sudah tersedia sebelum menggelontorkan investasi besar untuk jaringan generasi terbaru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Disampaikan Agung, jaringan 4G saat ini masih mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan komunikasi masyarakat Indonesia. Karena itu, operator tidak perlu terburu-buru memperluas jaringan 5G apabila belum ada kebutuhan pasar yang benar-benar mendesak.
"Sepanjang kebutuhan masyarakat telah terpenuhi oleh 4G, tidak perlu latah beralih ke teknologi 5G," ujar Agung dikutip detikINET, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, adopsi teknologi 4G di Indonesia sebelumnya didorong oleh peningkatan pengalaman pengguna yang cukup signifikan dibandingkan 3G. Salah satunya adalah kemampuan menikmati panggilan video dan layanan streaming tanpa gangguan berarti.
Sementara itu, kebutuhan masyarakat untuk mengakses layanan video streaming maupun melakukan video call sebenarnya tidak membutuhkan kecepatan internet yang terlalu tinggi. Agung menyebut kecepatan sekitar 3 Mbps sudah cukup untuk menjalankan aktivitas tersebut.
Di sisi lain, rata-rata kecepatan unduh jaringan 4G di Indonesia disebut telah mencapai 50 Mbps. Kondisi ini membuat jaringan 4G dinilai masih lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan mayoritas pengguna seluler.
"Jadi, kecepatan 4G sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Apalagi, layanan 4G sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Untuk masyarakat umum, apa fungsinya 5G? Apakah layanan 5G sudah dibutuhkan oleh masyarakat?" kata Agung.
Persoalan lainnya adalah belum kokohnya model bisnis 5G di Indonesia. Agung menilai belum banyak sektor industri yang benar-benar membutuhkan kombinasi kecepatan internet tinggi dan latensi rendah yang menjadi keunggulan teknologi tersebut.
Sejauh ini, implementasi 5G di Indonesia baru terlihat pada kebutuhan industri tertentu, salah satunya sektor pertambangan. Adapun penggunaan oleh masyarakat umum dinilai belum menunjukkan kebutuhan yang cukup kuat untuk mendorong penggelaran jaringan secara masif.
Oleh karena itu, Agung berpandangan pengembangan 5G semestinya diarahkan ke wilayah dan sektor yang memang membutuhkan kemampuan teknologi tersebut. Bukan sekadar memperluas cakupan jaringan untuk menunjukkan kesiapan operator menghadapi persaingan teknologi.
Ia juga mengingatkan operator seluler agar tidak terjebak dalam perlombaan mengadopsi teknologi terbaru tanpa memperhitungkan pengembalian investasi. Pasalnya, pembangunan jaringan membutuhkan biaya besar, sementara kemampuan pelanggan dalam menyerap layanan 5G belum tentu sebanding dengan investasi yang dikeluarkan.
"Saya menilai kebutuhan akan layanan 5G tidak eksponensial. Apalagi, perangkat 5G masih sangat mahal. Modem 5G berada di kisaran Rp 3 juta. Agar terjangkau, salah satu operator memberikan subsidi harga modem 5G agar masyarakat dapat menikmatinya," ungkapnya.
Agung menilai penggelaran jaringan 5G harus tetap rasional, baik dari sisi kebutuhan masyarakat maupun kemampuan operator dalam mengembalikan investasi.
"Seharusnya, penggelaran 5G itu rasional dengan kebutuhan masyarakat dan pengembalian investasi operator seluler. Jika tidak rasional, operator seluler seharusnya tidak perlu 'ngoyo' menggelar layanan 5G. Karena berpotensi membebani keuangan operator seluler," pungkasnya.
