.webp)
Pelaku usaha jaringan tetap telekomunikasi resmi membentuk Asosiasi Penyelenggara Jaringan Tetap Telekomunikasi (Jarjatel) sebagai wadah baru untuk memperjuangkan kepentingan industri. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah tingginya biaya relokasi jaringan yang dinilai membebani investasi operator dan menghambat percepatan pembangunan infrastruktur digital nasional.
Jarjatel dibentuk untuk mengawal regulasi, mendorong efisiensi investasi, serta mempercepat pemerataan jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia melalui kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan pelaku industri.
Ketua Umum Jarjatel Raymond Hubertus mengatakan, pembentukan asosiasi dilatarbelakangi berbagai persoalan yang masih dihadapi industri, mulai dari tingginya biaya relokasi jaringan hingga tata kelola pemanfaatan ruang bersama yang dinilai belum memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh pelaku usaha.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Raymond, kondisi tersebut membuat efisiensi investasi operator telekomunikasi semakin tertekan sehingga berpotensi menghambat percepatan pembangunan jaringan.
"Jarjatel berkomitmen menjadi mitra strategis Pemerintah Republik Indonesia dalam percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional melalui kolaborasi, standardisasi, efisiensi investasi, dan pemerataan konektivitas hingga seluruh wilayah Indonesia," ujar Raymond di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Ia menilai sektor jaringan tetap selama ini membutuhkan organisasi yang independen, profesional, transparan, serta mampu memperjuangkan kepentingan seluruh penyelenggara jaringan secara kolektif.
Oleh sebab itu, Jarjatel hadir sebagai jembatan komunikasi antara pelaku industri dengan pemerintah dalam penyusunan maupun implementasi kebijakan.
Selain mengawal regulasi, asosiasi juga akan mendorong standardisasi teknis, efisiensi investasi, serta penyelesaian berbagai hambatan yang muncul dalam pembangunan jaringan di daerah.
Melalui kolaborasi dengan kementerian dan berbagai pemangku kepentingan, Jarjatel berharap hambatan regulasi maupun investasi dapat diselesaikan sehingga pembangunan infrastruktur digital nasional berjalan lebih cepat dan merata.
Sebagai organisasi baru, Jarjatel menargetkan terwujudnya ekosistem infrastruktur digital yang lebih efisien, adil, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, asosiasi menetapkan sejumlah misi utama, antara lain melindungi kepentingan anggota, mendukung pemerataan pembangunan jaringan tetap telekomunikasi, menerapkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kompetensi dan standar teknis anggotanya.
Raymond menegaskan, asosiasi ini tidak hanymenjadi organisasi profesi, tetapi juga rumah bersama bagi seluruh penyelenggara jaringan tetap telekomunikasi untuk mencari solusi atas berbagai tantangan industri, baik dari sisi regulasi maupun operasional.
Ia mengatakan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur digital dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
