Pemerintah Akan Tata Frekuensi Demi Akses Tunggal

Jakarta - Pemerintah akan memperbaiki manajemen frekuensi di Indonesia. Hal ini dilakukan terkait penyelenggaraan lisensi akses tunggal (Unified Access Licensing). Demikian diungkapkan Dirjen Pos dan Telekomunikasi, Basuki Yusuf Iskandar, di sela-sela Selular Forum yang digelar di Gran Melia, Jakarta, Selasa (3/4/2007). Menurut Basuki penerapan lisensi tunggal terkendala masalah harga Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi dan penomoran. "Saat ini kan ada nomor fix dan seluler. Begitu satu, sistemnya nanti seperti apa? Itu yang akan diperbaiki dulu," ujar Basuki Lisensi akses tunggal nantinya akan meniadakan perbedaan antara akses telepon tetap dengan telepon seluler. Selama ini akses tetap memiliki BHP yang lebih murah dari seluler dan sistem penomoran yang berbeda (misalnya, menggunakan kode area). Perlunya pengaturan frekuensi juga diungkapkan Presiden Direktur Excelcomindo Pratama (XL) Hasnul Suhaimi dalam forum tersebut. Menurut Hasnul perlu ada pengaturan ulang frekuensi agar tidak timbul interferensi. Ia juga berharap ada penegakan hukum dan mekanisme pengawasan, serta stimulasi dan pemberian insentif untuk menggenjot industri manufaktur lokal.Hasnul mengatakan jumlah pengguna akses mobile broadband di dunia akan setara dengan pengguna seluler pada 2010. Hal itu akan tercapai, ujarnya, jika didukung oleh harga perangkat yang murah dan ketersediaan layanan yang terjangkau. "Tapi masalahnya regulasinya siap atau tidak di Indonesia?" tukasnya. Masih terkait dengan regulasi, Hasnul pun berharap pemerintah mau menurunkan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi. Saat ini, ujarnya, BHP berdasarkan jumlah titik BTS (Base Transceiver Station) yang dimiliki operator. "Seharusnya pemerintah menghitung dari besaran bandwidth yang dimiliki operator saja. Jadi bilangannya tetap," ujar Hasnul. Selain itu, Hasnul mengatakan, XL ingin infrastruktur jaringan serat optik yang telah dan akan dibangunnya ikut diperhitungkan dalam tender Broadband Wireless Access. Hasnul menguraikan selama 10 tahun sejak 1996-2006 XL telah menghabiskan belanja modal sebesar US$ 1,5 miliar, 15 persennya digunakan untuk pembangunan serat optik. Sedangkan di 2007, dengan Capex US$ 700 juta, XL juga menganggarkan 15 persen untuk serat optik di Kawasan Timur Indonesia. "Masa' (untuk ikut tender-red) kami harus bangun lagi sih?" ujarnya. (wsh/wsh)