Tender Telekomunikasi Prioritaskan Perusahaan Besar

Jakarta - Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Basuki Yusuf Iskandar mengatakan kesempatan mengikuti tender telekomunikasi untuk Sambungan Langsung Internasional (SLI), Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) dan jaringan tetap (Jartap)+SLJJ, hanya ditujukan untuk perusahaan kelas kakap. Alasannya karena hanya perusahaan kelas kakap yang dianggap mampu mengalokasikan investasi besar untuk pembangunan fiber optik, yang disyaratkan dalam tender tersebut."Untuk saat ini memang hanya perusahaan kelas kakap yang bisa mengikuti, karena memang perusahaan kelas kakap yang bisa membangun jaringan fiber optik yang besar. Maaf, untuk perusahaan kecil semisal ISP ini belum bisa," ujar Basuki Workshop Peluang Usaha di Bidang Penyelenggaraan Telekomunikasi, yang berlangsung di Gedung Postel, Jakarta, Selasa (19/12/2006).Pernyataan Basuki merupakan tanggapan atas pernyataan salah satu ketua Masyarakat Telematika (Mastel) Soemitro Rustam, yang menyatakan bahwa perusahaan kecil kesulitan mengikuti tender telekomunikasi tersebut."Untuk membangun fiber optik dari Jakarta ke Singapura saja, dibutuhkan investasi US$40 juta. Hal itu jelas memberatkan perusahaan kecil," kata Soemitro.Lagi pula menurut dia, Indonesia belum terlalu membutuhkan kapasitas fiber optik yang sebesar itu. Karena, menurut Soemitro, kapasitas yang bisa dihantarkan ke tier 1 internasional adalah sebesar 4 Terabit, padahal Indonesia hanya membutuhkan 13 Gigabit per detik (Gbps).Dijelaskan Basuki, keputusan pemerintah untuk memprioritaskan operator besar dalam mengikuti tender tersebut adalah karena pemenang tender akan ditentukan pada kemampuannya membangun backbone fiber optik ke link internasional, khususnya untuk SLI."Saya sebenarnya ingin perusahaan kecil ikut maju. Tapi takutnya di kompetisi ini perusahaan kecil jadi mati, seperti terinjak-injak gajah. Jadi tidak usah ikut. Pasarnya tetap ada," papar Basuki.Konsorsium dan BersinergiMengingat besarnya investasi yang diperlukan untuk membangun link internasional, Soemitro menyarankan pembangunannya agar dilakukan oleh konsorsium yang melibatkan operator-operator.Sementara Sekjen IndoWLI Barata Wardhana menyarankan agar dalam menggelar fiber optik pemerintah disarankan untuk bersinergi dengan departemen-departemen lain yang terkait masalah pembangunan. Menurut dia, dalam membangun fiber optik Departemen Komunikasi dan Informatika perlu bekerja sama dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan. "Sebaiknya tim tender berkoordinasi dengan departemen terkait itu. Karena dari total investasi fiber optik hanya 15 persen untuk kabel, sementara 85 persen sisanya ditujukan untuk pengurusan izin, pembongkaran jalan, dan narik kabel ke laut," paparnya. (nks/nks)