.webp)
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan uji publik kajian implementasi Embedded Subscriber Identity Module (e-SIM) di Indonesia.
Hal itu seiring dengan mulai hadirnya smartphone yang mengadopsi teknologi tersebut dan operator seluler menyediakan produk e-SIM untuk para pelanggannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam rangka implementasi teknologi e-SIM di Indonesia, Direktorat Telekomunikasi Ditjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo sedang melakukan kajian implementasi e-SIM," ujar Kominfo dalam siaran persnya, seperti dilansir Jumat (2/6/2023).
Kajian implementasi e-SIM di Indonesia ini memiliki tiga tujuan, yaitu Memperoleh gambaran mengenai teknologi e-SIM dan implementasinya, analisis kebijakan atau regulasi e-SIM yang dibutuhkan untuk mendukung pembentukan ekosistem e-SIM di Indonesia, dan Memperoleh gambaran dampak kebijakan atau regulasi dalam mendukung implementasi serta perkembangan industri dan ekosistem e-SIM di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan.
Adapun, sistem sistematika draf kajian implementasi e-SIM meliputi, Bab 1. Pendahuluan, Bab 2. Teknologi e-SIM, Bab 3. Outlook Implementasi e-SIM, Bab 4. Tinjauan Implikasi Implementasi e-SIM, Bab 5. Data Empiris, Bab 6. Pengaturan Implementasi e-SIM, Bab 7. Risiko Pengaturan Implementasi e-SIM, Bab 8. Kesimpulan dan Rekomendasi
Draft Uji Publik kajian implementasi e-SIM dimaksudkan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari para pemangku kepentingan yang terkait dengan implementasi e-SIM untuk menyempurnakan materi kajian, sehingga dihasilkan kajian yang komprehensif dan akurat untuk mendukung ekosistem e-SIM di Indonesia.
Dengan uji publik kajian implementasi e-SIM di Indonesia ini, Kominfo mengatakan bagi publik yang ingin memberikan tanggapan akan aturan tersebut dapat disampaikan melalui email subditpenomoran@kominfo.go.id sampai dengan tanggal 16 Juni 2023.
Baca juga: Apa Bedanya e-SIM dan Kartu SIM Biasa? |
(agt/fay)
