.webp)
Merger Indosat Ooredoo dan Hutchison 3 Indonesia (Tri) diperkirakan akan berlaku efektif 4 Januari 2022. Namun, kepastian tersebut akan resmi diputuskan saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
Merger Indosat dan Tri berlaku 4 Januari 2022 ini berdasarkan keterbukaan informasi perusahaan kepada Bursa Efek Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo, Steve Saerang mengungkapkan bahwa keputusan kapan Indosat Ooredoo Hutchison beroperasi setelah dilakukannya RUPSLB.
Agenda RUPSLB tersebut rencananya digelar Selasa (28/12) besok dengan membahas agenda utama terkait merger Indosat dan Tri.
"Informasi yang kami berikan ke BEI itu informasi dalam bentuk plan. Masih ada RUPSLB yang harus dilalui, meminta persetujuan dari pemegang saham," ujar Steve saat dihubungi detikINET, Senin (27/12/2021),
Dalam RUPSLB tersebut juga akan meminta persetujuan dari pemegang saham terkait jajaran direksi dan komisaris operator seluler hasil merger Indosat dan Tri.
"Saat ini kami belum bisa mengomentari merger lebih lanjut. Keputusannya menunggu RUPSLB terlebih dahulu," ungkapnya.
Terjadinya Merger Indosat dan Tri ini berdasarkan kesepakatan induk perusahaan masing-masing, yaitu Ooredoo dan CK Hutchison. Transaksi 'perwakinan' ini mencapai USD 6 miliar atau setara Rp 85 triliun.
Dengan penggabungan kedua entitas perusahaan tersebut, nantinya Indosat Ooredoo Hutchison akan memanfaatkan pengalaman dan keahlian Ooredoo Group dan CK Hutchison dalam hal jaringan, teknologi, produk, serta layanan.
Mereka juga akan memanfaatkan operasi multinasional Ooredoo Group dan CK Hutchison yang tersebar di pasar Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Pasifik.
Adapun setelah merestui merger Indosat dan Tri, Kominfo telah memberikan syarat dan ketentuan kepada operator tersebut, antara lain Indosat Ooredoo Hutchison diwajibkan menambah infrastruktur telekomunikasi, memperluas wilayah jangkauan, meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, dan mengembalikan lebar pita 5 MHz di pita frekuensi 2,1 GHz kepada negara dengan jangka waktu pengembalian satu tahun sejak ditetapkan.
(agt/fay)
