Pakar: Merger Operator Seluler RI Itu Wajib atau Mati

Pakar: Merger Operator Seluler RI Itu Wajib atau Mati

Agus Tri Haryanto - detikInet
Jumat, 08 Okt 2021 18:51 WIB
Indosat Ooredoo janjikan jaringannya aman pada masa Ramadhan dan Lebaran tahun ini.
Pakar: Merger Operator Seluler RI Itu Wajib atau Mati (Foto: Indosat Ooredoo)
Jakarta -

Pakar telekomunikasi mengungkapkan bahwa konsolidasi atau merger operator seluler merupakan keniscayaan pada saat ini. Sebab, kondisi keuangan operator seluler sedang 'berdarah-darah'.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, bahwa perkembangan industri telekomunikasi dalam satu dekade terakhir sesungguhnya dalam kondisi tidak sehat dan memprihatinkan.

Meski secara jumlah meningkat di mana hingga Januari 2021 jumlah total pengguna ponsel di Indonesia menurut catatan We Are Social Hootsuite mencapai 345,3 juta, namun jumlah pengguna sesungguhnya sudah mencapai titik jenuh.

Selain itu, secara bisnis, banyak operator dalam kondisi berdarah-darah. Kalaupun dalam beberapa tahun terakhir ada operator yang berubah dari kondisi rugi ke laba, maka itu terjadi karena operator telekomunikasi menjual asetnya yang berupa menara telekomunikasi, data center dan mengubah teknologi yang tadinya dimiliki menjadi manage service.

Kondisi inilah, kata Heru, yang membuat operator seluler mau tidak mau melakukan konsolidasi. Apalagi, era disrupsi dan pandemi juga memukul banyak bisnis dan perusahaan, merger dinilai sebagai solusinya.

"Selama ini memang tidak sehat. Transformasi harus dilakukan, salah satunya adalah dengan konsolidasi. Pilihannya, konsolidasi untuk bertahan hidup dan kemudian maju bersama, atau mati," kata Heru.

Menurut mantan anggota BRTI ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah mengeluarkan hasil analisisnya beberapa tahun lalu yang menyatakan jumlah operator seluler di RI terlalu banyak. Idealnya operator seluler hanya cukup pasarnya bila hanya 3-4 pemain saja.

"Sehingga, konsolidasi berupa penggabungan, adalah sebuah keniscayaan. Bahkan bukan keniscayaan, tapi keharusan," ujarnya.

Mengenai frekuensi hasil penggabungan operator, Heru melihat bahwa UU Cipta Kerja telah mengatur hal itu secara jelas bahwa dimungkinkan frekuensi untuk digunakan secara bersama antar operator atau bahkan dialihkan dari satu operator ke operator lainnya.

"Aturan pelaksanaannya pun sudah jelas ada dalam PP No.46/2021. Sehingga, saya yakin bahwa Menteri Kominfo akan menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan tersebut dan tentunya akan membuat industri ini menjadi lebih sehat dan mendorong operator telekomunikasi lain melakukan konsolidasi," tuturnya.

Ditambahkannya, di era adopsi 5G, operator telekomunikasi membutuhkan 100 MHz agar dapat memberikan layanan 5G secara optimal. Sehingga, kalau operator berusaha mengumpulkan frekuensi hingga 100 MHz baiknya jangan diganggu karena ujungnya adalah bagaimana memberikan layanan optimal pada masyarakat.

"Apalagi kecepatan internet kita kan memang masih kurang bagus di kawasan Asia Tenggara masih di bawah Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Dan pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan frekuensi sebagai jalan tol langit agar internet Indonesia makan meningkat dan tidak kian tertinggal di antara negara-negara di kawasan," tandasnya.



Simak Video "Indosat Resmi Merger dengan Tri Indonesia"
[Gambas:Video 20detik]
(agt/fay)