Pemerintah Pelajari Cara Turunkan Tarif Broadband

Jakarta - Pemerintah berjanji akan menggelar studi demi menurunkan tarif internet broadband. Jika perlu, pemerintah siap telurkan kebijakan revolusioner. Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika, mengaku pihaknya sadar bahwa tarif internet di Indonesia masih mahal dibandingkan negara lain. "Broadband saja 45 kali lebih mahal dibanding negara lain. Untuk itu, kita akan berusaha mengurangi regulasi yang sifatnya monopolistik," ujarnya kepada wartawan pada acara IndoWireless Exhibition 2006 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (14/03/2006). "Intinya regulasi kita harus equal level playing field. Pokoknya yang pro konsumen," Sofyan menambahkan. Apakah ini berarti pemerintah akan membuka izin pemain baru demi menumbuhkan kompetisi? "Kita akan melakukan studi tentang bagaimana caranya menurunkan biaya broadband. Kalau kesimpulan studi perlu izin baru, akan kita berikan. Terutama untuk komunikasi internasional," ujarnya."Jadi kita memang sudah sadar. Biaya broadband di Indonesia masih mahal, padahal semua punya fibre optic. Tapi mereka itu (pemilik serat optik-red) keberatan, gak mau nurunin harga. Oleh sebab itu, kita akan ciptakan environment regulasi yang kompetitif," Sofyan berusaha menjelaskan. Namun, Sofyan mengatakan, jika tarif broadband sudah bisa turun pemerintah tak akan menelurkan regulasi baru. "Kemungkinan policy-nya revolusioner. Jika perlu izin baru, kita beri kebijakan yang revolusioner," ujarnya. "Dalam dua bulan ini nanti kita umumkan lagi," ia berjanji. Menurut Sofyan studi itu akan mempelajari mahalnya broadband di Indonesia dan apa yang bisa dilakukan untuk menurunkannya. Selain itu, studi tersebut juga akan menggarap soal akses ke pengguna akhir (last mile). (wsh) (wicak/)