Kompetisi Bisa Hadirkan Telepon dan Internet di Semua Desa

Jakarta - Dengan akan dibukanya iklim kompetisi pada sektor telekomunikasi, menurut Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar, bisa mensukseskan program telepon pedesaan atau USO (Universal Service Obligation), dimana saat ini terdapat 43.000 desa tertinggal dari 73.000 desa yang ada di Indonesia."Dengan kompetisi, implementasi program desa berdering bisa berjalan. Dimana semua desa bisa punya telepon pada tahun 2010," kata Basuki dalam pemaparannya pada Komisi I DPR di Gedung DPR MPR Jakarta belum lama ini."Selain itu dengan kompetisi juga bisa mensukseskan program desa pintar, dimana semua desa bisa internet pada 2015," tambahnya.Menurutnya, dengan hanya mengandalkan duopoli Telkom dan Indosat, tidak bisa diharapkan untuk mendongkrak penetrasi telepon tetap dan peningkatan teledensitas. Pemerintah sendiri menargetkan teledensitas sebesar 13 persen. Sayangnya 'duet' Telkom dan Indosat dianggap belum mampu memenuhi target tersebut. Saat ini teledensitas diperkirakan baru mencapai 3-4 persen saja."Jadi mau tidak mau kita membuka kompetisi. Lagipula ada beberapa pemain baru yang berpotensi untuk meramaikan kompetisi seperti PT Pos Indonesia, PT Kereta Api, dan PT PLN," tambahnya.Basuki memperkirakan implementasi USO hanya akan terhambat faktor kemampuan masyarakat dalam membayar tarif, serta adanya culture shock."Oleh sebab itu, ke depannya, kita akan membuat topografi tentang desa-desa yang siap dan tidak siap secara komersil dari jumlah desa tertinggal itu," tuturnya. Kategori desa pun terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, desa pre-mature alias desa yang belum siap menerima akses telekomunikasi. Kedua, desa semi-mature alias desa tertinggal yang sudah bisa menerima akses telekomunikasi. Ketiga, desa mature, desa yang telah terdapat akses telekomunikasi komersial.Pada program USO tahun 2006, diharapkan bisa membangun 27.713 satuan sambungan telepon (SST) di 10.001 desa terpencil. Pelaksana pembangunan tersebut akan ditentukan melalui proses tender yang jadwalnya berlangsung bulan April 2006.Masih SulitDirjen juga mengungkapkan kesulitannya memperoleh dana USO apabila hanya mengandalkan pungutan dari operator saja. Menurut Basuki, pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 5,07 triliun untuk USO. Sementara dari perhitungannya, dana yang tersedia baru mencapai Rp 3,5 triliun. Anggaran itu, menurutnya, masih belum cukup untuk merealisasikan desa berdering pada 2010 dan desa pintar pada 2015. Oleh sebab itu, salah satu alternatif yang bisa ditempuh yakni dengan melonggarkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)."Kita tidak bisa mengandalkan pungutan dari USO dari pendapatan kotor operator saja, tapi perlu juga dari dana PNBP," tutur Basuki.Selain itu, pemerintah juga berencana membagi wilayah untuk tender USO menjadi 11 wilayah atau blok. Dalam setiap bloknya, pemerintah akan melaksanakan tender dimana pesertanya adalah operator telekomunikasi. Dirjen juga mewanti-wanti kepada pemenang tender USO nantinya agar menggandeng perusahaan daerah untuk kemakmuran daerah setempat. (rou) (rouzni/)