Kominfo Butuh Dana Rp 22,57 Triliun, Apa Sudah Tepat?

Kominfo Butuh Dana Rp 22,57 Triliun, Apa Sudah Tepat?

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Senin, 27 Jul 2020 17:49 WIB
Kominfo
Kominfo Butuh Dana Rp 22,57 Triliun, Apa Sudah Tepat? (Foto: detikINET/Agus Tri Haryanto)
Jakarta -

Kemenkominfo mengusulkan tambahan dana 17 triliun di tahun 2021. Sehingga total dana yang dibutuhkan di tahun 2021 menjadi Rp 22,573 triliun. Apa kata pengamat?

Menurut mereka, tambahan dana ini dibutuhkan untuk mempercepat pengentasan kesenjangan layanan internet di Indonesia, dan juga untuk mendorong akselerasi Transformasi Digital dan Digitalisasi Layanan Publik.

Ian Joseph Matheus Edward, Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) merespon positif tambahan dana yang diusulkan pemerintah melalui Kementerian Kominfo. Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi untuk kebutuhan pemerintah, seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Dan ini sejalan dengan Rencana Pitalebar Indonesia.

"Seharusnya pembangunan jaringan telekomunikasi untuk e-government dan sekolah memang seharusnya menggunakan dana pemerintah. Ini sejalan dengan Rencana Pitalebar Indonesia. Sehingga Ketika sekolah dan kantor pemerintah membutuhkan layanan telekomunikasi mereka tak perlu mengeluarkan uang lagi. Setelah pandemik baru kelihatan bahwa tak ada infrastruktur telekomunikasi yang dibangun pemerintah untuk mendukung e-government," ungkap Ian, Senin (27/7/2020).

Sejatinya proyek e-government, adalah membangun jaringan infrastruktur telekomunikasi untuk kebutuhan pemerintahan dan layanan umum. Jaringan yang menggunakan kabel serat optik ini akan menghubungkan setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di seluruh Indonesia.

Namun sejalannya waktu, karena kendala anggaran dan jangkauan yang luas, kini e-government yang digunakan pemerintah memanfaatkan jaringan telekomunikasi yang dimiliki perusahaan telekomunikasi.

Pemerintah memang sudah memiliki jaringan Palapa Ring. Namun jaringan tersebut masih berupa backbone, dan belum sampai menghubungkan ke kantor pemerintahan atau layanan umum lainnya.

Seharusnya Palapa Ring itu bisa menghubungkan setiap SKPD sehingga e-government dapat berjalan dengan baik. Namun kenyataannya Palapa Ring sudah selesai namun e-government tetap tak terimplementasi. Salah satu kendala yang membuat jaringan Palapa Ring tak optimal karena BAKTI tidak menyediakan jaringan hingga dapat dinikmati masyarakat.

"Makanya sudah benar jika saat ini Menteri Kominfo Johnny menggenjot kembali pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Diharapkan dana tersebut dapat menambah jumlah jaringan backhaul dan lastmile di seluruh Indonesia. Tujuannya agar semua kegiatan di Indonesia menggunakan link lokal. Bukan link internasional," kata Ian.