Belum Dapat Pendanaan, Kominfo Diminta Batalkan Satria

Sementara itu, Pemerintah diwajibkan membayar availability payment sebesar Rp 1,4 triliun per tahun selama 15 tahun kepada konsorsium pemenang proyek Satria. Beda cerita jika BAKTI menyewa kapasitas satelit sesuai kebutuhan, dimana pembayaran juga dilakukan sesuai dengan kapasitas satelit yang terpakai.

BAKTI harusnya bisa belajar dari proyek Palapa Ring yang telah mereka gelar di 57 Kabupaten/ Kota. Hingga saat ini, utilisasi Palapa Ring masih sangat rendah. Palapa Ring Barat hanya terutilisasi 27%, Palapa Ring Tengah baru terutilisasi 7,6%, sedangkan utilisasi Palapa Ring Timur adalah 0%. Walaupun demikian, Pemerintah tetap harus membayar availability payment kepada konsorsium pemenang proyek Palapa Ring. Sudah jelas, ini adalah bentuk pemborosan APBN.

Skema pembayaran satelit Satria BAKTI melalui skema pengembalian investasi (availability payment) nilai investasi (CAPEX) dan biaya ketersediaan layanan dinilai Uchok sangat memberatkan keuangan negara.

Dengan financial closing yang gagal dirampungkan di akhir tahun 2019 dan ketidakjelasan rencana pemanfaatan SATRIA serta besarnya potensi pemborosan APBN, proyek Satria yang diinisiasi oleh BAKTI benar-benar telah menjadi bom waktu bagi Kominfo di era kepemimpinan Johnny G Plate. Oleh karena itu, Kominfo diminta bertindak tegas untuk membatalkan SATRIA.

Lanjut Uchok, jika Kominfo tetap melanjutkan proyek ini, maka pemerintah akan dirugikan dan swasta yang akan diuntungkan. Pengamat anggaran pemerintah ini menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh BAKTI sangat aneh. Padahal disamping harga teknologi satelit semakin terjangkau kedepannya, BAKTI juga masih bisa memilih skema dimana negara hanya membayar sesuai kapasitas satelit yang terpakai.