.webp)
"Pak menteri, perlu dicek, jangan-jangan itu visi-misi dari Pak Jokowi jadi presiden," kata Sukamta.
Mendapat interupsi dari Sukamta, Johnny langsung menegaskan bahwa tak ada misi Merdeka Sinyal di tahun 2020.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya pastikan tidak ada tahun 2020 di situ, karena visi Pak Jokowi pasti sampai tahun 2024, bukan sampai tahun 2020," jawabnya.
Interupsi juga datang dari Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS Abdul Haris yang mengatakan, ia pernah memimpin rapat bersama eks Menkominfo Rudiantara. Istilah Merdeka Sinyal menurut Rudiantara, kata Abdul, bukan merujuk berarti seluruh rakyat Indonesia sepenuhnya menikmati layanan telekomunikasi.
"Kalau nanti semua warga Indonesia merdeka sinyal, mereka yang nggak punya HP, itu tetap nggak merdeka sampai kapan pun. Jadi pengertiannya bukan itu, ada upaya dari pemerintah untuk narik kabel dilakukan Bakti, baik dengan fiber optik atau cara lain, apakah satelit atau wireless, microwave, sehingga pemerintah menghadirkan semua kabupaten," ungkap Abdul.
Setelah diwarnai perdebatan, Menkominfo akhirnya menghapus tahun 2020 karena menurutnya sudah tidak relevan dengan kondisi ketersediaan infrastruktur telekomunikasi saat ini.
"Pemerintah, saya, tentu mengusulkan merdeka sinyal menjadi perjuangan bersama kita. Tahun 2020 yang membatasi satu kurun waktu, kita hapus," kata Politisi Partai NasDem ini.
"Sehingga dia relevan dengan semua usaha kita untuk memerdekakan sinyal yang tidak saja di kabupaten, tapi sampai di wilayah terdekat di mana masyarakat itu ada secara kontinyu dan terus-menerus," sambungnya.
